Kupang, FKKNews.com – Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) NTT bersama 12 Kepala Sekolah SMA/SMK swasta Kota Kupang menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPRD NTT untuk menyampaikan keluhan terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023.
Dilansir dari Pos Kupang.com, RDP ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor Orang di ruang Kelimutu lantai II DPRD NTT, Jumat, (14/7/2023). Dalam kesempatan ini, Ketua BMPS NTT, Winston Neil Rondo, S.Pt mengatakan, PPDB Tahun 2023 berdampak serius pada penerimaan siswa baru di Sekolah swasta dibandingkan tahun lalu atau dua tahun lalu.
Dimana berdasarkan data yang ada, lebih dari 27 Sekolah Swasta dari 43 Sekolah Swata di Kota Kupang belum memiliki siswa baru atau ada yang kurang dari satu kelas.
“Kalau ini terjadi, kami bakal tutup banyak sekolah, karena setiap tahun itu hanya 15 atau 20 siswa baru dan tidak cukup untuk satu rombel,”ujarnya.
Ia menyebutkan, dasar dari bentuk protes tersebut ialah untuk memperjuangkan suatu sistem yang adil dalam sistem baru PPDB 2023.
“Rekrutmen sekarang itu memprioritaskan sekolah Negeri untuk serap siswa sesuai kapasitasnya, sisanya dikasih ke Sekolah swasta. Padahal hitungannya, sekolah Negeri punya kapasitas tujuh ribu dan sekolah swasta lima ribu. Jadi totalnya dua belas ribu. Kalau semua sistemnya hanya ditujukan ke Sekolah Negeri, maka hampir semua siswa akan ke Sekolah Negeri. Padahal, Sekolah Swasta bukan sekolah yang baru dibuka, sudah dibuka 40-50 tahun,”pungkasnya.
Menurutnya pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada masalah. Tetapi karena dipusatkan adanya sistem zonasi dan kuota justeru bermasalah, karena orang tua siswa hanya mau sekolah Negeri.
“Kami minta sistem yang adil. Dalam jangka pendek kami mendesak agar penerimaan siswa baru yang sekarang ini untuk sekolah Negeri ditutup, tidak boleh dibuka lagi dengan alasan apapun. Karena masih ada sekitar 1500 siswa yang belum menentukan pilihan. Sehingga biarkanlah sekolah swasta bersaing untuk siswa/i itu,”imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa untuk orang tua siswa biarkanlah diberikan pilihan yang bebas. Karena, kalau adanya penerimaan secara diam-diam di sekolah Negeri, maka sekolah Swasta akan terpuruk.
“Sehingga kami bersyukur pimpinan Dewan sangat mendukung sekolah swasta. Untuk ke depannya, kami akan berdiskusi bersama terkait kuota dan rombel di Sekolah Negeri dan sekolah Swasta,”ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Kabid Dikmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ayub Sanam menyebutkan, untuk data gambaran siswa tiga Tahun terkahir, untuk saat ini siswa yang berada di kelas XI yaitu di sekolah Negeri 7.319 siswa, di sekolah swasta 1882 siswa. Untuk jumlah siswa kelas XII yaitu sekolah Negeri sebanyak 7.176 siswa dan Sekolah Swasta 1.881 siswa.
“Dengan gambaran ini, kurang lebih yang menjadi daya tampung sekolah swasta selama ini berkisar diangka 1800-an siswa. Sehingga, untuk selisihnya, itulah yang menjadi harapan dari sekolah swasta,”tuturnya.
Sampai saat ini pihaknya masih menerima protes dari masyarakat terkait harapan mereka masuk di Sekolah Negeri.
“Memang tidak lagi seperti tahun sebelumnya. Harapan masyarakat khususnya orang tua siswa untuk memasukkan anak mereka di Sekolah Negeri semakin tinggi dan ini biasanya terjadi setelah proses penerimaan online selesai, baik pertama maupun kedua,”ucapnya.
Menurutnya untuk tahun ini memang lebih baik dari tahun sebelumnya, tetapi keinginan dari masyarakat untuk masuk di Sekolah Negeri masih tinggi. Sehingga, hal tersebut menjadi catatan tersendiri bagi sekolah swasta.
“Yang menjadi catatan bagi sekolah swasta adalah terus berinovasi agar pilihan masyarakat itu bisa memiih sekolah swasta yang berkualitas,”katanya.
Ia menambahkan bahwa dari beberapa rekapan, adapun alasan masyarakat khususnya orang tua siswa tidak memilih sekolah swasta, yakni karena biaya yang cukup mahal dan mengenai mutu di Sekolah swasta.
“Untuk harapan bersama, untuk beberapa waktu ke depan, kita perlu berdiskusi bersama untuk bagaimana sekolah swasta terus berinovasi agar mindset masyarakat mengenai sekolah swasta sebenarnya sama dengan Negeri,”imbuhnya.
Ia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan dari 22 Kabupaten/ Kota yang ada di NTT, ada pun Kabupaten yang masih bermasalah untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Swasta yaitu ada di Kota Kupang dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan di Kabupaten lain, Sekolah Swasta masih seimbang dengan Sekolah Negeri.
Berdasarkan keputusan bersama, adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V setelah mendengan masukan dari beberapa anggota Komisi V DPRD NTT dalam hal untuk menjaga kondisi yang ada yakni meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT untuk tidak membuka rombongan belajar (rombel) baru bagi Sekolah Negeri.
Selain itu Ia memberikan catatan kepada BMPS dan Sekolah swasta untuk terus berinovasi dalam hal meningkatkan mutu sekolah dan menjemput bola terhadap siswa yang ada dengan cara yang kompetitif yang sehat.
Yang paling penting kata Ansor Orang yaitu membangun image sekolah untuk memberikan kepercayaan kepada orang tua dan masyarakat bahwa sekolah swasta tidak kalah saing.
“Untuk ke depannya, sebelum PPDB mulai, Bulan januari perlu duduk bersama untuk bahas sistem rekruitmen terkait kuota dan perlu sosialisasi besar-besaran bahwa sekolah swasta bukan hanya imagenya tetapi kualitas juga,”ujarnya.
Ia menambahkan, perlu diberikan pemahaman baik kepada orang tua agar tidak hanya mau mengikuti kemauan anaknya memilih sekolah. Selain itu, untuk kedepannya perlu mengundang BMPS untuk mengikuti rapat-rapat bersama Dinas P dan K NTT. (PK/FKK03)