Kupang, FKKNews.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menekankan pentingnya pelatihan keterampilan dan pemberdayaan UMKM sebagai solusi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berkelanjutan, khususnya bagi calon PMI dan purna penempatan.
Penegasan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Penanganan PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin langsung Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (20/1).
Rapat strategis itu turut dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin beserta jajaran, Ketua DPRD Provinsi NTT, Forkopimda, Direktur Utama Bank NTT, serta para bupati dan wakil bupati se-NTT, baik secara luring maupun daring.
Meski sebagian besar PMI berasal dari luar Kota Kupang, dr. Christian Widodo menegaskan bahwa pemerintah kota tetap memiliki tanggung jawab moral dan sosial, terutama dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi.
“Pemkot Kupang fokus pada pelatihan keterampilan bagi calon PMI serta pemberdayaan ekonomi bagi purna penempatan agar mereka mampu hidup mandiri dan produktif setelah kembali,” ujar Ketua DPW PSI NTT itu.
Mantan Anggota DPRD NTT periode 2019–2024 tersebut menjelaskan, Pemkot Kupang telah menyediakan berbagai program pendukung, mulai dari pelatihan keterampilan, bantuan sarana-prasarana, hingga ruang usaha bagi purna PMI melalui Sunday Market Buat Orang Kupang (SABOAK) dan container booth UMKM.
“Kami ingin para purna PMI tidak kembali dalam kondisi rentan, tetapi justru tumbuh menjadi pelaku usaha baru yang kuat dan mandiri,” tegas Wali Kota Kupang yang berlatar belakang profesi dokter itu.
Sebagai penguatan akses permodalan, Pemkot Kupang juga menjalin kerja sama dengan Bank NTT untuk memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM, termasuk purna PMI yang ingin mengembangkan usaha produktif.
Tak hanya aspek ekonomi, Wali Kota Kupang yang dikenal inovatif itu turut menyoroti perlunya penguatan Satuan Tugas Penanganan PMI Ilegal lintas sektor.
“Satgas harus diperkuat, termasuk pengawasan di pelabuhan dan bandara serta dukungan anggaran operasional yang memadai agar pencegahan dan penindakan berjalan efektif,” tegasnya.
Selain itu, dr. Christian Widodo juga mendorong pembentukan komunitas purna PMI sebagai ruang berbagi informasi, pendampingan administrasi kependudukan, akses pelatihan, hingga dukungan psikologis guna mempercepat reintegrasi sosial pascakepulangan.
Sementara itu, Menteri P2MI Mukhtarudin menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menyamakan visi dan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penempatan PMI asal NTT. Ia memaparkan delapan strategi kebijakan nasional, mulai dari Migrant Center, SMK Go Global, Desa Migran EMAS, hingga penyediaan KUR Penempatan dan Pemberdayaan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa penanganan PMI harus dilakukan secara menyeluruh, sejak pra-keberangkatan, masa kerja, hingga pascakepulangan.
“Jika kita kalah, yang pulang adalah jenazah. Mereka berangkat dengan modal nekat, pulang dengan kehilangan nyawa,” tegas Gubernur Melkiades.
(PKP/FKK)
