5 Bulan Tak Masuk Kantor! Warga Desa Leer Pantar Barat Desak Bupati dan Wabup Alor Tegur Kadesnya

Ket Foto: Ilustrasi Kepala Desa 

Kalabahi, FKKNews.com – Pelayanan pemerintahan Desa Leer, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, disorot warga. Pasalnya, Kepala Desa Leer, Jhon K Ena, S.H, disebut sudah 5 bulan tidak berkantor dan lebih banyak berada di Kota Kalabahi hingga Kupang.

Informasi ini disampaikan salah seorang warga Desa Leer kepada media ini Minggu (09/08/2026). Warga mengaku pelayanan desa menjadi terhambat karena pimpinan desa tidak ada di tempat.

“Iya kepala desa sudah tidak masuk selama 5 bulan, beliau di kota baik di Kalabahi maupun ke Kupang,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.

Warga menyayangkan sikap Kepala Desa yang dinilai tidak menjalankan tupoksi dengan baik. Apalagi Jhon K Ena merupakan kepala desa muda yang diharapkan lebih aktif turun langsung melayani masyarakat.

“Masyarakat bilang mungkin DD kurang banyak sekali jadi berpengaruh pada kehadiran dia dalam pelayanan. Karena sampai kegiatan pembagian BLT saja hanya di wakilkan oleh Sekdes,” jelasnya.

Warga juga menyoroti lambatnya proses pencairan Dana Desa di Desa Leer. Berdasarkan pengakuan warga, pengajuan pencairan DD Tahap I di Desa Leer merupakan yang paling lambat di antara desa lain. Dana baru cair sekitar awal Juli 2026.

“Dari proses pengajuan pencairan DD tahap satu, itu Leer paling lambat. Dan sekitar awal-awal bulan Juli baru cair,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, keberadaan Kepala Desa Leer belum diketahui pasti oleh warga. Upaya menghubungi yang bersangkutan juga tidak membuahkan hasil.

“Keberadaan kepala desa sampai sekarang kami belum tahu. Yang jelasnya kades tidak bisa dihubungi. Kata Sekdes sudah di Kalabahi. Mungkin juga belum turun kampung,” ujar warga tersebut.

Merasa kecewa dengan kondisi tersebut, warga meminta perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Alor.

“Kalau bisa Bupati Alor atau Wakil Bupati Alor bisa memanggil dan memberikan tekanan akan tupoksi sebagai kades, dan memberikan teguran. Kalau tidak berubah, biar APH disuruh untuk melakukan pemeriksaan kegiatan selama 2 periode,” tutupnya.

Hingga berita ini dipublikasikan, wartawan media ini belum berhasil mengkonfirmasi Kepala Desa Leer Jhon K Ena, S.H, dan Camat Pantar Barat terkait kebenaran informasi dan langkah pembinaan yang akan dilakukan. Media ini akan berupaya melakukan konfirmasi terhadap para pihak yang disebutkan. (FKK/Eka Blegur).