Kupang, FKKNews.Com-Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di Kota Kupang, menggelar aksi demo di Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kantor Wali Kota Kupang. Dengan persoalan, Tunjangan Kinerja para Nakes dari seharusnya Rp 1.350.000 dipangkas hingga Rp 600.000. Kegiatan ini berlangsung Selasa (01/11/2022).
Pantauan media FKKNews.Com, saat aksi ini berlangsung sejumlah Nakes meneriakan ingin bertemu Penjabat Wali Kota dengan bersama-sama meneriakan “kami ingin bertemu Pj Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan ini, jikalau persoalan ini tidak di tanggapi hari ini maka kami akan datang lagi besok dan semua pelayanan di Puskesmas kami hentikan sampai kapan pemerintah berlaku jujur untuk kami,”teriak mereka.
Sempat diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Kasat Pol PP) Kota Kupang Rudi Abubakar, dirinya menawarkan untuk memfasilitasi 25-30 orang para massa aksi untuk beraudiens dengan Fahrensy Funay Sekda Kota Kupang, namun massa aksi menolak.
Kemudian massa aksi bersamaan meneriaki Kasat Pol PP itu dengan teriakan “jika Sekda ingin menemui kami untuk beraudiens kami minta di luar sini. Kalau tidak di luar tolong siapkan ruang aula untuk kami bersama-sama beraudiens dengan pak Sekda tetapi kalau mau perwakilan 25 orang yang bertemu beliau kami lebih baik pulang saja,”tandasnya disambung dengan teriakan “sepakat mari kita pulang”.
Rambu Patijera, salah seorang pendemo dari puskesmas Oesapa, saat diwawancarai dirinya mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mencari keadilan berkaitan dengan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP).
“Kami datang disini untuk pertama tadi ke Dinas Kesehatan untuk mencari keadilan tentang hak-hak kami, terutama mengenai (TPP),”katanya
Disebutkan bahwa surat keputusan (SK) Wali Kota Kupang tentang pembayaran TPP.
“Waktu SK Wali Kota keluar itu dijelaskan bahwa pembayaran TPP itu berdasarkan jabatan tetapi kemudian yang terjadi adalah semua Nakes, semua jenjang itu hanya dibayar Rp 600.000 padahal mereka bilang itu harus bayar TPP berdasarkan kinerja,”ungkapnya
“Dari januari sampai juni belum cair sampai sekarang, kami sudah berjuang yang mau demo ke Walikota dengan dinas kesehatan. Namun mereka mengajak teman-teman yang menjadi perwakilan bertemu di hotel maya terus dibuatkan kesepakatan per bulan itu Rp1.350.000 diatas materai. Beberapa waktu yang lalu sya lihat dari BKD keluarkan draf itu sesuai dengan kesepakatan Wali Kota tetapi anehnya yang dibayar itu cuman Rp 600.000 belum dipotong pajak semua, termasuk yang sakit-sakit, jadi kalau potong berarti kami terima sedikit,”ujarnya
“Yang kami pertanyakan ketika ada kejadian luar biasa seperti Covid-19 kami tenaga kesehatan selalu yang dianggap sebagai garda terdepan, tetapi mereka tidak pernah memperhatikan kesejahteraan kami. Kami juga punya keluarga, kami punya anak, suami dan istri yang butuh untuk dihidupi, butuh biaya berobat, butuh makan minum, biaya sekolah anak dan lain sebagainya”.
Dirinya merasa bahwa upah yang didapatkan tidak adil dengan yang lainnya.
“Yang tidak adil disini adalah ada orang-orang yang duduk di kantor yang tidak kerja apa-apa hanya menghadap mesin komputer mereka dibayar itu tiga kali lipat dari kami, macam di Dinas Kesehatan yang kerjanya hanya antar surat kesana-kesini bisa Rp 3000.000 per bulan. Sementara kami tenaga kesehatan yang stenga mati melayani di lapangan setiap hari berjumpa dengan berbagai macam pasien dengan penyakitnya yang sangat berisiko tetapi kami tenaga kesehatan itu hanya dihargai dengan sekian, itu yang membuat kami berbondong-bondong datang sini menuntut,”tandasnya
Lanjutnya ketika ditanya terkait hasil yang diperoleh di Dinas Kesehatan dirinya mengatakan tidak peroleh basil apapun dari Dinas Kesehatan alasan Kepala Dinas Kesehatan lagi menjalankan tugas di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
“Kami sudah ke-Dinas Kesehatan namun ibu Kadis dan pejabat yang lain ada bertugas ke kabupaten TTS dan kami hanya bertemu dengan PLT sekretaris dan beliau hanya mencatat saja aspirasi kami dan berjanji akan sampaikan ke Kadis dan juga akan berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian dan Keuangan terkait perbedaan di SK yang tertulis Rp 1.350.000 tetapi realisasinya cuman Rp 600.000,”jelasnya.
“Kami berharap datang ke kantor Wali Kota Untuk menemui Penjabat Wali Kota karena dari Dinas Kesehatan belum ada titik jelas dan yang mengeluarkan SK itu dari BKD bagian Kepegawaian Wali Kota yang di eksekusi bagian Keuangan makanya kami mau tanya langsung terkait SK itu seperti apa, tetapi sayangnya kami tidak bisa diterima oleh Pak Sekda dan kami pastikan besok akan kembali dengan semua Nakes di kota kupang dan pelayanan akan ke masyarakat akan mogok,”pungkasnya.
(*/FKK/RON)
