Kupang, FKKNews.Com-Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terdiri dari 11 Puskesmas di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali melakukan aksi demo di Kantor DPRD Kota Kupang. Rabu, (2/11/22). Dalam aksi tersebut massa protes tuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disebut tidak sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 22 tahun 2022.
Menanggapi persoalan itu, Ketua Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Yeheskiel Loudoe menerima massa aksi dan beraudiens yang didampingi Penjabat Wali Kota Kupang, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan anggota DPRD lainnya.
“Bapa, mama Dalam waktu dekat, uang TPP akan dibayarkan karena itu hak kalian. Tetapi yang menjadi tuntutan terkait perwali nomor 12 tahun 2022 tentang Rp 1.350.000 itu nanti kami cocokan di 2023 baru kami bisa adakan karena kami tidak tahu soal itu,” kata Ketua DPRD Kota Kupang.
George Hadjoh saat di wawancarai media dirinya mengatakan bahwa: “Mereka datang tuntut ya kita harus layani karena nakes itu mencakup semua, terpangil untuk melayani karena tuntutan nakes jadi mereka harus diperhatikan,”ucap George Hadjoh.
Sementara, itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, Retnowati menyampaikan bahwa TPP tersebut Perwali nomor 8 tahun 2022, yaitu Rp 600.000. Penyusunan ini ditetapkan melalui Perda tentang APBD, yang disahkan bulan Desember 2021. Nominal itulah yang diprotes nakes. Karena sesuai Perwali nomor 22 itu yang jumlahnya meningkat ke Rp 1.350.000.
“Besaran tunjangan dan nominal TPP bukan ditentukan oleh kami di Dinkes kota Kupang tetapi ditetapkan dan diperhitungkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Bunyi pasal 11 ayat 5 Perwali yang baru pembayaran maksimalnya Rp 1.350.000, namun dibayarkan kembali disesuaikan dengan pendapatan daerah,”ujar Kadinkes itu.
Erikson Kaku, seorang nakes dari Naioni mengatakan bahwa seharusnya Dinkes lebih awal menyampaikan informasi kepada kepada nakes.
“Dari awal kita dikasitau jangan ada gejolak seperti ini baru kita dikasitau, jadi hasil akhir kita terima dengan 600.000 hanya begitu harus dipastikan di tahun depan harus ada perubahan, dan bahkan tuntutan kita bukan saja naik ke Rp 1.350.000 tetapi harus sesuai klas jabatan, karena Pegawai di Dinas Kesehatan mereka dapat sesuai klas jabatan,”pungkasnya usai mengikuti audiensi bersama.
Ia pastikan semua nakes akan kembali bekerja seperti biasa di puskesmas masing-masing.
