Kupang, FKKNews.com – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas II Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan awal musim kemarau umumnya berkait erat dengan peralihan angin baratan (Monsun Asia) menjadi Angin Timuran (Monsun Australia).
BMKG memprediksi awal musim kemarau terjadi seiring aktifnya Monsun Australia pada April 2023 yang akan dimulai dari wilayah Nusa Tenggara dan Bali. Dari total 28 zona musim (ZOM) di Nusa Tenggara Timur, sebanyak 27 ZOM (96,43%) diprakirakan akan mengawali musim kemarau bulan April 2023, sedangkan untuk 1 ZOM (3,57%), awal musim kemarau terjadi pada bulan Mei 2023.
Melalui data yang dikeluarkan BMKG, Kata Kepala Dinas Pertanian NTT, Lucky Frederik Kolli. akan mengambil langkah-langkah mitigasi berkaitan dengan ancaman yang dapat menyebabkan kegagalan panen masyarakat NTT. Skema yang dipersiapkan adalah tanaman semusim pada lahan kering atau palawija. Dia menyarankan kepada petani yang wilayahnya kemarau jatuh pada bulan April agar menanam kacang-kacangan terutama kacang hijau, kelor, sorgum, dan jagung.
Menangapi hal tersebut Akademisi Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang. Ir. Zet Malelak, M.Si saat ditemui FKKNews, Jumat, (31/3/2023) menyampaikan bahwa musim kemarau sudah biasa dihadapi oleh masyarakat NTT, sehingga hal ini bukan hal baru, karena pertumbuhan penduduk serta persiapan infastruktur pertanian yang kurang baik dari pemerintah.
“Persoalan kemarau panjang atau tidak sudah biasa dihadapi oleh masyarakat NTT, tanpa negara, ahli, dan BMKG, orang tua kita sudah mengalami hal itu, yang menjadi masalah adalah pertumbuhan penduduk dan konversi lahan serta infastruktur pertanian yang kurang baik sehingga muncul kekuatiran, dan kehati-hatian kekurangan pangan di masyarakat,” ujarnya.
Terkait Perubahan Iklim, menurut Zet, masalah tersebut merupakan hal yang sudah diprediksi sebelumnya, sehingga yang harus dipersiapkan adalah langkah pencegahan sebelum menghadapi perubahan tersebut.
“Gejala perubahan iklim sudah diperkirakan oleh badan lingkungan hidup dunia terkait adanya perubahan iklim yang tersistem, yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah menyiapkan langkah antisipasinya, langkah antisipasi bukan seketika saja, namun harus jangka panjang, karena perubahan iklim terjadi dalam kurun waktu yang panjang,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa yang harus dilakukan oleh Pemrintah adalah membantu masyarakat NTT yang mayoritas adalah petani dalam hal kebutuhan prioritas mereka, dan mengelompokan potensi setiap daerah berdasarkan apa yang mereka tanam dan hasilkan.
“Dalam pendapat para ahli dan dalam buku The Timor Problem, Belanda menetapkan bahwa NTT adalah penghasil peternakan dan perkebunan, tidak bicara tanaman pangan, sehinga hal ini merupakan kekeliruan dalam mengantisipasi, kita memaksakan jagung dan padi di tempat yang tidak ada air maka akan menjadi masalah, sehingga biasanya di daerah yang kering potensinya pada peternakan dan di daerah banyak air dikembangkan pertanian, kita mengenal pertanian tanaman pangan, ada pertanian holtikultura, pertanian perkebunan, pertanian kehutanan, pertanian perikanan, dan pertanian peternakan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi NTT, ketika mengeluarkan kebijakan harus menggunakan pendekatan komoditi dan pasar, sehingga pemerintah harus melihat model pertanian jangka pendek maupun jangka panjang.
“Pemerintah hanya perlu menyiapkan antisipasi berupa infrastruktur pertanian serta komoditi sesuai kondisi setiap daerah di NTT, dalam perubahan iklim petani pasti mampu menghadapinya, harus ada satu riset yang kuat untuk mengasilkan suatu proyek bagaimana menyimpan air dengan baik dan pendekatan komoditi kepada setiap wilayah, karena setiap wilayah mempunyai spesifikasi tertentu untuk menghasilkan tanaman serta peternakan,” harapnya. (FKK03)
