Kalabahi, FkkNews.com – Aktivis Kabupaten Alor menyatakan tekad untuk mengusut tuntas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Kodim 1622 Alor terhadap Jhoni Kaleb Lakarol, seorang warga sipil asal Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT). Insiden ini memantik kecaman luas dan menjadi sorotan atas pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Salah satu aktivis, Erwin S. Padademang, mengecam keras tindakan yang mencoreng nama baik institusi militer tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga merusak rasa keadilan masyarakat. Erwin menyatakan bahwa ia dan rekan-rekan aktivis siap bergerak cepat untuk memastikan keadilan ditegakkan.
“Dalam waktu dekat, kami berencana berkomunikasi dengan Danrem 161 Wira Sakti, Polisi Militer dan Komisi I DPR RI. Kami juga berharap persoalan ini lewat koordinasi melalui jaringan yang dimiliki teman – teman, semoga KSAD di Jakarta pun bisa mengetahui persoalan ini, karena tindakan ini juga mencoreng nama baik institusi Kodim 1622 Alor,” kata Erwin saat dihubungi Minggu (5/1/2025).
Selain itu, Erwin mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pengacara guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Pendampingan hukum menjadi prioritas agar hak-hak korban benar-benar terlindungi. Ia menjelaskan bahwa laporan sudah dibuat dan diajukan ke Polisi Militer di Kupang, dan saat ini persiapan sedang dilakukan untuk memberangkatkan korban ke Kupang guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Dijelaskan Erwin, dukungan terhadap kasus ini tidak hanya datang dari aktivis di Alor, tetapi juga dari para aktivis asal Alor yang berdomisili di Kupang. Mereka mendesak agar pelaku kekerasan segera diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut para aktivis, kasus ini bukan hanya soal keadilan bagi Jhoni Kaleb Lakarol, tetapi juga menjadi simbol perjuangan untuk melindungi hak asasi manusia.
Erwin menekankan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat negara seharusnya tidak terjadi. Aparat seharusnya melindungi warga, bukan justru menjadi pelaku kekerasan. Ia berharap kasus ini menjadi pembelajaran penting agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang.
Para aktivis melihat insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil, khususnya di wilayah terpencil seperti Alor. Komitmen mereka untuk terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. “Ini adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang peduli terhadap hak asasi manusia,” pungkas Erwin. (FKK/Eka Blegur).
