Kalabahi, FkkNews.com – DPC GAMKI Alor menghadiri pembahasan draf dokumen ringkasan rancangan awal RPJMD Kabupaten Alor Tahun 2025-2029 di Aula Kopdit Citra Hidup, Senin, 26 Mei 2025. Draf rancangan RPJMD ini membahas masa depan pembangunan Alor 2025-2029 yang dipimpin Bupati Alor Iskandar Lakamau dan Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo dengan meletakkan visi: Alor aman, damai sejahtera, demokratis, maju dan berkelanjutan.
Pada pertemuan tersebut, DPC GAMKI Alor mendorong berbagai isu strategis daerah, antara lain:
Aspek Keamanan: Kami memberikan apresiasi pada Bupati dan Wakil Bupati yang meletakan Visi Alor Aman. Karena itu kami DPC GAMKI Alor mendorong agar dokumen RPJMD ini memuat skema penanganan Kamtibmas yang melibatkan Komunitas Pemuda Alor damai di berbagai lingkungan dan Desa/Lurah karena urusan keamanan tentu harus melibatkan pemuda.
Aspek Kerukunan: Aspek ini, kami mendorong agar dokumen perencanaan RPJMD perlu membuat gambaran peta jalan menuju tatanan kerukunan umat beragama yang damai dan inklusif. Selain itu kami juga mendorong agar ada perhatian pada pembangunan situs sejarah budaya dan Agama-agama.
Perhatian situs ini penting guna mengangkat nilai-nilai budaya, agama, antropologi dan sosiologi kehidupan peradaban umat beragama di Kabupaten Alor sebagai kekuatan baru dalam pembangunan daerah. Kami juga mendorong agar perencanaan RPJMD ini memuat gambaran daerah menuju Penetapan Alor menjadi Daerah/Kota Rukun di Timor Indonesia.
Kami optimis bahwa dengan penetapan Alor menjadi Kota/Daerah Rukun ini akan termanifestasi nilai-nilai hidup dalam pola cara dan tindak hidup masyarakat.
Aspek Lingkungan Hidup: Isu ini kami mendorong perencanaan RPJMD dalam lima tahun mendatang ini sekiranya fokus memuat isu strategis penanganan sampah yang konkret. Kami merindukan ada skema advokasi, perencanaan dan capaian indikator yang konkrit untuk membereskan isu sampah dalam lima tahun depan.
Kami mendorong agar tindak lanjut dari RPJMD ini bisa ada kebijakan dalam renstra yang memuat pembatasan sampah plastik yang dimulai dari lingkungan pemerintah daerah, dan juga masyarakat, dan mendorong skema penanganan sampah yang berkelanjutan. Kami juga mendorong agar dokumen ini memuat perencanaan penanganan sampah yang konkrit dan berkelanjutan agar outputnya nanti bisa melahirkan rumusan Perda Sampah.
Perda ini sangatlah penting sebagai wujud konsistensi pemerintahan dalam membereskan sampah karena Alor adalah daerah pariwisata yang memiliki taman laut terindah di dunia.
Aspek Sosial dan Kesehatan: Isu kemiskinan ekstrim, stunting, gizi buruk menjadi isu nasional yang perlu diberi perhatian serius, karena isu ini tentang martabat manusia dan daerah, dan masa depan generasi emas Alor.
Untuk itu kami GAMKI mendorong agar RPJMD ini perlu ada skema penanganan yang lebih serius; advokasi, skema strategi dan capaian pencegahan yang terukur.
Kami juga mendorong untuk ada skema kolaborasi penangangan lintas sektor dan pelibatan masyarakat karena ini bukan urusan Dinas P3A saja tapi PUPR, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan, sosial, pangan, pertanian saja tapi juga LSM, tokoh agama, OKP dan masyarakat. Kami juga mendorong agar RPJMD ini pun membuat peningkatan perhatian pada kelembagaan Posyandu – Posyandu di seluruh Kabupaten Alor sebagai garda terdepan dalam penanganan dan pencegahan stunting.
Aspek Desa: Dana Desa dikucurkan pemerintah pusat pada tahun 2015. Namun hingga tahun 2025 ini belum ada satupun Desa-desa di Alor yang ditetapkan menjadi Desa Mandiri. GAMKI mendorong agar dokumen RPJMD ini tentu juga fokus pada target capaian Desa Mandiri dalam lima tahun ke depan. Sebab Desa Mandiri ini Desa yang telah mencapai kemandirian dalam berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Karena itu jika dilihat pada potensi sumber daya desa dan adanya kebijakan penyaluran dana desa yang sangat besar ini sekiranya bisa menetapkan desa-desa di Alor menjadi desa mandiri.
Aspek Penyerapan SDN Tenaga Kerja: GAMKI juga mendorong untuk dokumen RPJMD ini perlu memuat antisipasi pengangguran terdidik. Pemerintah perlu menyiapkan lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja sarjana muda. Karena kampus Untrib saja melahirkan sarjana sekitar 200-300 orang per tahun. Belum lagi output sarjana yang dihasilkan kampus IKIP Muhammadiyah Alor, UKAW, Undana yang jumlahnya cukup besar setiap tahun.
Aspek Komoditi Unggulan dan UMKM: GAMKI mendorong dokumen RPJMD ini perlu memprioritaskan pembangunan komoditi unggulan daerah seperti; Vanili, cengkeh, kopi, jambu mete, kelapa, mangga, dan mendorong adanya industri – industri rumah tangga baru yang tumbuh untuk mengelola komoditi unggulan ini menjadi barang ekonomi setengah jadi dan barang jadi.
Kami juga mendorong untuk perencanaan daerah di lima tahun mendatang ini perlu juga memprioritaskan aspek pengembangan komoditi dan tata niaga komoditi unggulan daerah sehingga stabilitas harga bisa terkendali di pasaran. Selain itu, kami juga mendorong agar dokumen RPJMD ini fokus memuat arah dan strategi kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang baik bagi UMKM dan Ekonomi Kreatif.
Aspek Pariwisata: GAMKI mendorong untuk pengelolaan pariwisata harus berbasis masyarakat. Sebab sejauh ini Alor dikenal sebagai tujuan pariwisata namun dampaknya belum menyentuh kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pariwisata.
Aspek Pendidikan: Angka indeks tidak sekolah/putus sekolah cukup tinggi di Kabupaten Alor. Karena itu GAMKI mendorong agar RPJMD ini perlu memuat peta jalan antisipasi rendahnya angka ini, termasuk juga angka indeks literasi (melek huruf) yang rendah. Kita mendorong agar program Paket ABC bisa diperkuat dan mendorong penyediaan sarana pojok baca di tempat-tempat umum dan kampanye literasi menjadi perhatian dari dokumen ini.
Selain itu, kami juga mendorong agar persoalan insfratruktur pembangunan sekolah, terutama dari sumber APBN yang bermasalah di hampir sebagian wilayah ini bisa terselesaikan dalam lima tahun depan. Kapan rampung? Tahun depan, dua tahun delan rampung berapa? Perlu bentuk tim percepatan rehabilitasi dan pembangunan sekolah, sebab banyak sekolah belum selesai, terutama sekolah yang didanai dari dana APBN yang kini banyak bermasalah hukum.
Aspek Pangan: GAMKI mendorong agar perlu ada cadangan pangan daerah. Karena lonjakan penduduk yang cukup besar tiap tahun, ditambah kebutuhan pangan untuk suplai Makan Bergizi Gratis (MBG) ini cukup besar dalam lima tahun mendatang. Kami khawatir jika ini tidak diberi perhatian serius maka tentu akan menimbulkan stabilitas ketahanan pangan di daerah.
Aspek Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak: GAMKI mendorong agar dokumen RPJMD ini fokus pada Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebab angka ini saban hari kian bertambah. Karena itu kita mendorong, dokumen RPJMD ini perlu memuat pemutahiran data terbaru, advokasi, skema pencegahan dan target capaian di lima tahun depan.
Optimisme daerah menekan angka indeks kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sampai tahun 2029 nanti berapa %? Ini perlu jelas agar ada langkah-langkah konkrit yang perlu dicapai. Selain itu, kami mendorong agar perlu adanya kurikulum di sekolah, dan perlu juga ada Perda yang mengatur untuk menciptakan iklim kehidupan lingkungan dan belajar yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak.
Aspek Digitalisasi Layanan Birokrasi: GAMKI mendorong untuk digitalisasi layanan publik. Sistim layanan ini penting untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik dari pemerintah untuk kepentingan riset dan pengembangan, dan memudahkan semua urusan data pribadi di pemerintah.
Aspek Pendapat Asli Daerah (PAD): Mengapa PAD Alor hanya berkisar 50an Miliar setiap tahun? Apa tidak bisa kreatif menaikkan lagi.?
“Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim Perumus RPJMD Alor di Bapelitbang yang telah menyusun draf dokumen RPJMD ini dengan baik dan menerima semua catatan aspirasi kami.
Kami menaruh optimisme yang besar pada pemerintahan ini bahwa di lima tahun mendatang akan ada lonjakan pembangunan yang terukur untuk kesejahteraaan masyarakat dan daerah,” Pungkas Ketua DPC GAMKI Alor, Demas Mautuka. (*FKK/Eka Blegur).
