Kalabahi, FkkNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ana Waha Kolin, SH, saat ini tengah berkeliling disejumlah titik di wilayah Kabupaten Alor dalam rangka melakukan kegiatan reses atau menjaring aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di Pemerintahan Provinsi NTT. Ana Waha Kolin merupakan legislatif yang mewakili Daerah Pemilih (Dapil) Flores Timur, Lembata, dan Kabupaten Alor.
Ana Kolin juga dikenal sebagai Politisi PKB NTT dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi NTT yang membidangi urusan infrastruktur. Ia juga dikenal sebagai pejuang hak-hak perempuan di NTT. Dalam resesnya di Kabupaten Alor ini salah satu titik yang dikunjunginya adalah OKP, yakni Pemuda Katolik Dan PMKRI Cabang Alor. Reses bersama kedua OKP Katolik ini berlangsung di Pendopo Utama Pastoran Paroki Yesus Gembala Yang Baik Kalabahi, pada Sabtu, (12/07/2025).
Jalannya pertemuan ini dipandu oleh Ketua Cabang Pemuda Katolik Kabupaten Alor, Damianus Laumai. Ana Kolin dalam pertemuan tersebut setelah memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT yang bertugas di Komisi IV dan tujuan kegiatan reses tersebut. Ana Kolin ketika itu tidak menjelaskan banyak, namun dalam moment itu ia lebih membuka ruang diskusi untuk mendengar aspirasi masyarakat.
Ana Kolin dalam diskusi itu merasa tertarik dengan berbagai masukan dan sejumlah informasi minus terkait dengan kegiatan pembangunan di Kabupaten Alor yang masih menjadi jeritan masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan ini. Seperti yang disampaikan Sipri Laumai, seorang ASN yang bertugas di Kecamatan Pureman. Sebuah kecamatan di Kabupaten Alor yang berbatasan langsung laut dengan negara Timor Leste.
“Kondisi infrastruktur di Kecamatan Pureman kami istilahkan dengan sebutan AJAL (air, jalan, listrik) yang artinya kebutuhan dasar ini sangat memrihatinkan. Padahal wilayah itu adalah wajah atau etalase negara Indonesia dibatas negara,”ungkap Laumai sembari mengatakan, masyarakat di wilayah Pureman masih mengalami penderitaan baik itu infrastruktur jalan yang rusak, masalah air bersih dan belum masuk program listrik diwilayah itu.
Hal berikutnnya yang menjadi masalah utama, Laumai menyebutkan adalah jaringan HP yang sulit sehingga selalu terkoneksi dengan sinyal di negara Timor Leste, tentang hal ini Laumai minta Ibu Ana Kolin untuk meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah untuk mendapat perhatian, Litani kesenjangan pembangunan ini juga disampaikan oleh Mark Tolang yang bertugas di Kecamatan Pantar Tengah. Ia menyampaikan persoalan infrastruktur di wilayah Pulau Pantar yang masih banyak rusak, juga menyoroti sejumlah aset perhubungan seperti Dermaga Beang yang dibangun namun mubasir alias tidak pernah disinggahi kapal. Pelabuhan itu akhirnya termakan kerang laut dan kemudian menjadi keropos.
Mark juga minta agar Ibu Ana Kolin dapat menyuarakan tentang pembangunan jalan nasional di Pulau Pantar agar dapat menjangkau atau melingkari Pulau itu, tidak hanya yang terjadi saat ini yakni hanya dari ruas Baranusa sampai Kabir. Semestinya status jalan nasional ini bisa sampai ke Bakalang dan tembus lagi di Kecamatan Pantar Tengah. Sementara itu hal lainnya disampaikan Marsel dan Linus berkaitan dengan upaya peningkatan PAD disektor Perikanan dan Kelautan. Mereka minta agar Ibu Ana dapat bersuara di DPRD Provinsi untuk mereview kembali aturan tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan perikanan dan kelautan di Kabupaten Alor untuk diberikan kewenangan kepada Daerah.
Keduanya juga mempertanyakan tentang bagi hasil dalam pengelolaan laut di Kabupaten Alor ini. Hal menarik lainnya disampaikan oleh Ketua Domisioner PMKRI Alor, Rifaldo Abuikary mengenai kondisi sekolah SMA Restorasi di Mainang yang kondisi bangunnannya memprihatinkan dan kondisi kesejahteraan guru yang masih rendah.
Sementara itu masukan kritis lainnya juga disampaikan mantan Ketua PMKRI Alor, Steven Momay yang menyoroti tentang Dinas pariwisata di Provinsi yang belum maksimal menanggapi upaya baik dalam usulan dari kelompok untuk menata sektor pariwisata menjadi baik. Steven juga minta Ibu Ana untuk bertanya di Kementerian PU tentang program Inpres Jalan Desa (IJD) untuk mengintervensi sehumlah ruas jalan Kabupaten di Alor yang rusak parah. Pasalnya dalam program IJD sebelumnya Kabupaten Alor tidak mendapat porsi ini, sedangkan Kabupaten lain di NTT diberikan anggaran untuk program perbaikan jalan tersebut.
Selain itu Steven juga minta agar Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi dapat mengalokasikan anggarn untuk melanjutkan pekerjaan jalan provinsi di Alor yang belum tuntas.
Selain masukan dan usulan yang ada, dalam diskusi itu juga muncul tentang usulan pembentukan Provinsi Lamaholot yang menggabungkan Kabupaten Alor, Flores Timur dan Lembata dan beberapa pulau lainnya.
Atas sejumlah atensi yang disampaikan dalam diskusi Itu, Ibu Ana Kolin berjanji akan bersuara di DPRD Provinsi maupun mitra kerja untuk.menyampaikan aspirasi yang ada. Menurut Ibu Ana, dirinya sudah banyak mendengar tentang berbagai persoalan pembangunan di Alor ini, dan dirinya akan menjadikan perhatian untuk bersuara dan membangun koordinasi agar persoalan yang ada dapat diperjuangkan.
Sedangkan tentang Provinsi Lamalohot, menurut Ibu Ana, wacana atau ide tersebut lahir dari pikirannya sejak beberapa tahun yang lalu. Ide-nya ini hanya semata-mata untuk mendekatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan kepada masyarakat.
“Kita harus perjuangkan, kita usul Flores Timur, Lembata, Alor, kemudian nantinya Adonara jadi satu Kabupaten, begitupun Solor dan Pantar. Mungkin juga wilayah gunung besar di Kabupaten Alor bisa jadi Kabupaten. Sehingga kita usul jadi Provinsi Lamaholot. Nanti Ibu Kota Provinsinya di Lembata, Lembata karena wilayahnya ibu kota luas dan rata dibandingkan Kalabahi dan Larantuka. Provinsi ini kalau jadi adalah Indonesia mini,” pungkas Anggota DPRD Ana Kolin. (*FKK/Eka Blegur).
