Kupang, FkkNews.com – Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, S.H.,M.H, menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data TLHP Tahun 2025 yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Mendukung Keberhasilan Program Strategis Dasa Cita pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (28/10/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan di New Sasando International Hotel, Kupang, tersebut diikuti oleh seluruh Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur, serta menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga strategis.
Dalam sesi sosialisasi, Pejabat Itjen Kemendagri memaparkan materi tentang “Peran Strategis Itjen Kemendagri dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi NTT.” Selanjutnya, Wakil Bupati TTU menyampaikan materi mengenai “Implementasi Pembinaan dan Pengawasan dalam Pencapaian Program Strategis (Penanganan Inflasi) di Kabupaten Kupang.”
Dari unsur lembaga pengawasan, Pejabat KPK memaparkan materi bertema “Pencegahan Korupsi melalui Kolaborasi dengan APIP Daerah untuk Mendukung Keberhasilan Program Strategis pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi NTT.”
Sementara itu, Pejabat BPK Perwakilan Provinsi NTT membahas “Peran Strategis BPK dalam Mendukung Akuntabilitas Keberhasilan Program Strategis pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT mengulas “Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Program Strategis Pemerintah Daerah.”
Sebagai penutup, Inspektur Provinsi NTT menyampaikan materi tentang “Sinergitas Pengawasan Internal Pemerintah untuk Mendukung Program Strategis Daerah (Dasa Cita).”
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo bersama seluruh peserta turut menandatangani komitmen bersama pelaksanaan aksi pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) antara Inspektorat se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Provinsi NTT.
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan sinergis demi mewujudkan keberhasilan program strategis daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. (FKK/Eka Blegur).
