Kalabahi, FkkNews.com – Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena pada saat melakukan kunjungan kerja pertemuan dengan para kepala sekolah menegaskan bahwa pemerintah provinsi akan membentuk tidak hanya 7 tapi 22 cabang dinas pendidikan di semua Kabupaten/kota se-NTT karena ada lebih dari 1000 sekolah SMA, SMK dan SLB yang jadi kewenangan provinsi, hal ini disampaikan oleh Gubernur NTT saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi V DPRD NTT di SMA Negeri 3 Kalabahi, Kabupaten Alor.
“Karena itu kita akan cari berusaha keras, kita cari dananya untuk membentuk setiap Kabupaten itu punya cabang dinasnya sendiri, tujuan itu adalah untuk melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan pemerintah provinsi untuk SMA, SMK dan SLB itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya,” ujar Gubernur NTT Melki Laka Lena sapaan akrabnya, pada Rabu, (16/04/2025) usai sambutan, hal ini di sampaikan di ruangan pada saat sedang makan bersama.
Demikian hal ini juga disampaikan Gubernur NTT, Melki Laka Lena untuk merespon usulan dari Komisi 5 DPRD NTT, yang disampaikan oleh Ketua Komisi Muhamad Supriadin Puarake, sehingga 22 cabang ini menjadi jawaban untuk mengatasi banyak persoalan pendidikan yang jadi kewenangan pemerintah provinsi.
Sebelumnya dalam sambutan Gubernur NTT dihadapan para kepala sekolah se-kabupaten alor, data yang saya terima itu, untuk alor saya belum cek, bahwa hampir 95 persen seluruh anak anak usia SD bisa sekolah, untuk SD, masuk ke SMP masuk ke data provinsi itu dia tertinggal 85 persen, berarti setengah dari anak anak SD itu tidak melanjutkan ke tingkat SMP, SMP ke SMA tinggal 25 persen lagi, jadi selalu dia hilang setengah, SD ke SMP, SMP ke SMA itu hilang setengah.
“Itu artinya ada seper empat usia SMA saja yang bisa sekolah di seluruh NTT data di alor mungkin bisa di cek kembali, kalau alasan anak anak itu tidak sekolah karena faktor gedung, sekarang itu ada kebijakan satu gedung satu atap, artinya kalau gedung misalnya SMP atau SMA belum ada silahkan pakai gedung SD, bisa masuk pagi sampai siang itu SMP, siang sampai sore itu SMA, ini usul dari menteri dalam kondisi kita yang tidak leluasa dengan anggaran saat ini,” jelasnya.
Dijelaskan Laka Lena, jadi tidak ada alasan, kita bisa pakai pola yang disampaikan, kalau alasannya tenaga pendidik itu juga kita bisa saling support dari sekolah terdekat, tidak ada alasan, kalau alasan sarana prasaran juga sama, itu juga masih, kita punya uang untuk masih bisa bantu, toh tidak terlalu mahal amat juga sarana prasarana, yang terakhir alasannya karena tidak ada biaya.
Dikatakan bahwa uang APBN untuk pendidikan itu 20 persen itu besar, kalau kali ini 3.500 triliun total APBN kita sarana prasarana kita hari ini itu nanti ada kira kira sekitar 700 triliun uang untuk pendidikan dan saya sudah cek di menteri dan juga komisi 10 DPR-RI uang untuk yang betul betul miskin itu uang nya ada untuk beasiswa.
“Jadi kalau alasan gedung ada solusinya, pendidik ada solusinya, sarana prasarana ada solusinya, yang tidak bisa sekolah karena biaya juga ada solusinya untuk pendidikan, apalagi ada alasan untuk anak anak tidak sekolah coba, jadi kita kerja dengan baik untuk semua anak anak bisa sekolah, kita selamatkan generasi muda NTT, jadi tidak ada alasan untuk anak anak kita tidak sekolah, kalau alasannya dia tidak sekolah karena betul betul miskin silahkan lapor di guru, kepala sekolah untuk dikasih beasiswa KIP,” pungkasnya.
Untuk diketahui, hadir di kegiatan itu, Ketua Komisi V DPRD NTT, Wakil Ketua Komisi 5 Winston Rondo dan Agustinus Nahak, Sekretaris Komisi beserta seluruh anggota komisi 5, Anggota DPRD NTT Komisi 4 Astria Gaidaka, Anggota DPRD Komisi 3 Bonefasius Gorang Mau, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTT, Bupati dan Wakil Bupati Alor, Ketua DPRD dan anggota DPRD Alor, Unsur Forkopimda Alor, Tokoh Masyarakat, Agama, Perempuan, Pemuda, Para Guru, Kepala Sekolah se-Kabupaten Alor dan tamu undangan lainnya. (FKK/Eka Blegur).
