Kupang, FKKNews.Com-Mahasiswa Cipayung Kota Kupang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi NTT. Senin, (12/2022). Aksi ini dilakukan karena adanya kenaikan harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tangal (3/9/2022) yang menuai banyak kritikan dari masyarakat.
Pantauan media FKKNews.Com massa aksi mulai bergerak dari Naikoten, lokasinya depan Kampus Undana lama menuju kantor DPRD Provinsi NTT.
Saat aksi berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi NTT, saling dorong-mendorong antara massa aksi dan pihak keamanan, dan situasipun memanas namun pihak keamanan di instruksikan untuk tetap bertahan sehingga tidak terprovokasi.
Sekitar 3 jam massa aksi, berorasi menyampaikan kritikan terhadap DPRD di depan gedung DPRD Provinsi NTT, namun tidak difasilitasi untuk bertemu dengan pihak DPRD.
Setelah menunggu sekian lama tim lobi pun kembali dan sampaikan hasil negosiasi dengan pihak DPRD. Namun pihak DPRD tidak ada satupun yang ada di kantor DPRD.
Mewakili Cipayung Kota Kupang Eduard Nautu, Ketua Cabang GMKI Kupang menyampaikan.
“Pada prinsipnya hari ini kita mewakili suara rakyat kecil untuk datang menyuarakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, yang kita anggap akan berdampak pada semua lini,” Ujarnya
Eduard juga mengatakan bahwa massa aksi merasa kecewa dengan 64 orang Anggota DPRD Provinsi NTT yang telah dipilih namun pada saat Perwakilan para Ketua dari Cipayung mengunjungi ruang kerja Para Anggota DPRD tidak berada disana.
Lanjut orang Nomor satu GMKI cabang Kupang menuturkan, “Aksi Kami tidak selesai hari ini, dan kami akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak. Kami akan duduki tempat ini kalau masih di perlakukan seperti ini,” Tegas Edu yang akrab disapa
Masih lanjut perwakilan Cipayung itu menjelaskan terkait aksi yang digelar hari ini.
“Aksi kami dari pihak Cipayung Kota Kupang adalah murni! Aksi tunggal yakni, menuntut untuk menolak kenaikan harga BBM yang menurut kami kebijakan ini Akan menyengsarakan rakyat,”Tutup Eduard
Berikut Poit – Point Tuntutan Massa Aksi Cipayung Kota Kupang
1. Mendesak Pemerintah untuk mencabut kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi. “Pemerintah harus segera menganulir kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi walau dengan dalil memberikan Bantuan langsung tunai (BLT).Solusi ini tidak menjawab perubahan kondisi harga barang pokok yg akan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapisan bawah”.
2. Mendorong Pemerintah pusat daerah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran BBM bersubsidi.
(*/Ron/FKK)
