TTS, FKKNews.com-Bantuan langsung Tunai (BLT) Ekstrim oleh Dinas Sosial di kecamatan Boking dengan tujuan memberikan bantuan ini kepada masyarakat miskin. Proses pencairan BLT Ekstrim tersebut melalui Bank, tetapi yang terjadi di lapangan adalah kesulitan jarak pengambilan bantuan tersebut, sehingga BLT Ekstrim tersebut tidak bisa dinikmati masyarakat sesuai nilai nominal yang di tetapkan yaitu Rp.400.000 namun polimik yang terjadi di lapangan, dalam hal ini uang milik rakyat disunat oleh yang membagikannya.
Mirisnya adalah Masyarakat di kecamatan Boking hanya mendapatkan BLT sebesar Rp.50.000, dengan adanya potongan oleh beberapa pihak yang jumlahnya bervariasi seperti potongan uang transport dari Boking-Oinlasi PP Rp.100.000 dana adapun potongan untuk pendamping Rp.150.000, Rp. 100.00 dan ada yang Rp 50.000, sehingga masyarakat hanya mendapatkan BLT tersebut sebesar RP.50.000.
Dari informasi yang di himpun wartawan, dengan salah satu penerima BLT Ekstrim bernama Amros Tualaka di boking. Kepada wartawan Beliau menyampaikan bahwa, “kami sampai di oinlasi pemilik mobil awalnya datang minta tolong kami 1 orang Rp. 50.000 dan sebentar baru saya ganti. Kami yang kasih, saya tidak bisa hitung berapa banyak karna kami bayak orang pokonya kami semua yang datang dari kecamatan Boking semua kasih uang,”ujarnya.
“Setelah itu kami yang naik oto (mobil) dia (ia) minta 1 orang Rp.100.000 lagi dengan alasan PP. yang lain bawa motor juga kumpul uang untuk bayar oto”.
Setelah itu pendamping yang tidak ingin disebutkan namanya oleh Amros datang lagi untuk suruh penerima BLT menuliskan nama lengkap dan nama Ibu pendamping untuk mendapatkan tambahan uang senilai Rp. 100.000.
“Kami hitung semua uang yang kami berikan kepada pemilik kendaraan dan pendamping sebesar Rp.250.000, saya sampai dirumah hanya bawa uang Rp. 50.000, adppapun yang urus mobil ibu pendamping. Ibu pendamping saya tidak tau nama lengkapnya tapi biasa kami panggil ibu Mone,”tuturnya
Aprianus Yunus Benu, merasa kecewa dengan pelayanan dari perpanjangan tangan Dinas Sosial.
“Apakah Moto dinas sosial hanya tulisan saja atau moto dinas sosial ini sesuai dengan kerja-kerja Dinas Sosial,”tandasnya.
Ia, pun meminta agar Dinas sosial memberikan bantuan itu secara langsung ke masyarakat sehingga mereka tidak lagi ditipu.
“Dari persoalan ini saya minta dinas sosial untuk memberi bantuan kepada masyarakat harus memikirkan jarak dan kalau bisa turun kepusat kecamatan masing- masing sehingga bantuan dana yang di berikan kepada masyarakat bisa bermanfaat atau masyarakat bisa menikmati.
Apris pun meminta agar Dinas sosial menelusuri persoalan yang terjadi, jika betul maka dinsos harus memberikan sangsi yang pantas bagi oknum yang melakukan pungli.
“Saya juga minta Dinas sosial untuk mengecek persoalan ini kalau betul terjadi maka harus mengambil sangsi tegas kepada oknum pendamping tersebut karna ini mencoreng citra lembaga Dinas Sosial atau meludahi citra lembaga ini,”pungkasnya.(*/Jitron/Tim)
