Kalabahi, FkkNews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Paulus Brikmar menyatakan sikap mendukung penuh dan mengapresiasi kinerja Kejaksaan Negeri Alor dalam menangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Gedung mewah DPRD Kabupaten Alor dan Indikasi Korupsi atau penyalahgunaan Dana Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Alor.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Paulus Brikmar kemudian menegaskan terkait masalah Hukum yang berjalan di Kejaksaan Negeri Alor saat ini harus terus-menerus di kawal dan diusut sampai tuntas.
“Saya minta kepada seluruh masyarakat, stakeholder yang ada di Kabupaten Alor untuk bersama-sama, memberikan apresiasi, dukungan kepada kejaksaan untuk mengusut kasus ini, kita tidak perlu dialihkan perhatian ke permasalahan- permasalahan yang bersifat dalam rumah tangga kita seperti tawuran antar kampung dan lain sebagainya, Sedangkan ada dua kasus besar, yaitu megaproyek Gedung megah DPRD dan Dana KONI tahun 2020/2021” jelas Brikmar kepada wartawan media ini, Senin, (10/03/2025), di Rumah Jabatan DPRD.
Brikmar minta secara khusus kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) agar berkenan mengirimkan tim teknis untuk menyelidiki terkait pembangunan Gedung DPRD yang dinilai Kerugiannya bukan hanya 1 sampai 2 Milyar saja.
“Kepada kejaksaan tinggi, jika berkenan untuk mengirimkan tim teknis, karena saya nelihat kerugian gedung ini tidak hanya 1-2 miliar, sementara gedung ini baru digunakan kurang lebih setahun, tapi kerusakannya sudah di mana-mana.” Tegas Brikmar.
Lebih lanjut, Brikmar, ada juga dugaan mark up besar-besaran di setiap item pada mega proyek yg menghabiskan Anggaran 22 M tersebut dan menjadi atensi kepada kejati untuk dilakukan pemeriksaan ulang. ketua DPRD yang juga sebagai Ketua DPC PKB Alor ini menegaskan siapapun yang terlibat harus bisa diproses dan tak ada yang diistimewakan dalam proses penegakan hukumnya.
“Semua sama di depan hukum, oleh sebab itu siapapun dalangnya di balik ini, siapapun aktor intelektual di balik ini, perlu di usut tuntas, sehingga tidak terkesan cuma melempar bola panas lalu kemudian hening begitu saja,” lanjutnya.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Alor, Brikmar, mendukung penuh dan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kalabahi, Pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Alor dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Alor Mendukung penuh proses penegakan hukum untuk menghasilkan sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Sejumlah anggaran dana yang ditilap agar bisa segera dikembalikan untuk bisa menangani pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya,” tutupnya.(FKK/Eka Blegur).
