Kalabahi, FkkNews.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Alor menyampaikan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna IV yang digelar pada Jumat, 28 November 2025 di gedung DPRD Kabupaten Alor. Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi PKB Ernes Mokoni, S.Sos memberikan apresiasi kepada Badan Anggaran dan TAPD yang telah membahas RAPBD selama empat hari. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menjaga kualitas dokumen anggaran.
Fraksi PKB menyatakan sepakat terhadap postur RAPBD 2026 baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Meski demikian, sejumlah catatan kritis disampaikan, terutama mengenai penurunan pendapatan daerah sebesar Rp145,778 miliar (12,08%) dibandingkan tahun sebelumnya. PKB mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada perangkat daerah pengelola potensi lokal.
PKB juga menyoroti belanja pegawai yang mencapai Rp627,83 miliar, telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD. Kondisi tersebut dinilai menggerus ruang fiskal untuk belanja sosial dan belanja modal. Fraksi PKB juga mendesak pemerintah melakukan langkah pengendalian, termasuk melakukan perampingan struktur organisasi melalui revisi peraturan daerah tentang OPD.
Terkait belanja pembangunan, PKB menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda program pro-rakyat yang bersifat prioritas dan strategis, seperti infrastruktur dasar(jalan, jembatan, irigasi, air minum bersih), pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. PKB meminta pemerintah memperhatikan rekomendasi komisi-komisi dan Banggar DPRD yang telah disampaikan pada paripurna sebelumnya.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diserap melalui Musrenbang dan kegiatan reses dalam perencanaan Tahun Anggaran 2026.
Berikut ini terkait postur RAPBD Tahun Anggaran 2026 setelah pembahasan antara Badan Anggaran dan TAPD yang disampaikan dalam Paripurna III maka Fraksi PKB berpendapat sebagai berikut:
1. Fraksi PKB memberikan apresiasi kepada badan anggaran dan TAPD yang telah membahas RAPBD TA. 2026 kurang lebih 4 hari lamanya, ini menunjukan komitmen kita bersama antara DPRD dan Pemerintah dalam menjaga kualitas pembahasan dan kualitas dokumen RAPBD yang dihasilkan.
2. Terkait Postur RAPBD 2026 sebagaimana yang telah disampaikan pemerintah kami Fraksi PKB menyepakati baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
3. Dalam persidangan terdapat berbagai dinamika, usul saran ditingkat komisi- komis dan badan anggaran yang dilandasi keberpihakan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini kiranya menjadi perhatian serius pemerintah.
4. Laporan Badan Anggaran didapati adanya penurunan pendapatan daerah pada postur RAPBD T.A 2026 sebesar Rp 145,778 miliar (12,08%) dibandingkan T.A 2025. Keterbatasan ini jelas berdampak pada efektivitas belanja daerah. Fraksi PKB mendesak Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada OPD pengelola potensi daerah
5. Postur RAPBD T.A 2026 menunjukkan Belanja Pegawai sebesar Rp 627.830.898.074,, yang berarti belanja pegawai di Kabupaten Alor telah melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD. Menanggapi kondisi ini, Fraksi PKB menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya agar. tren belanja pegawai tidak terus meningkat setiap tahunnya, mengingat belanja sosial dan belanja modal cenderung berkurang. Fraksi PKB juga mendesak Pemerintah untuk merevisi Perda Organisasi Perangkat Daerah dengan fokus perampingan struktur organisasi
6. Fraksi PKB menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau tidak melaksanakan kegiatan pembangunan pro rakyat yang bersifat prioritas dan strategis demi percepatan pembangunan daerah. Kegiatan tersebut mencakup infrastruktur dasar (jalan, jembatan, irigasi ,dan air minum bersih), serta sektor-sektor penggerak ekonomi masyarakat seperti pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, semua masukan dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Komisi-Komisi dan Badan Anggaran pada rapat paripurna sebelumnya diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah
7. Fraksi PKB mengingatkan Pemerintah Daerah bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Reses merupakan bagian integral dari unsur perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, sejumlah aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui mekanisme tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2026
8. Khusus pada alokasi belanja modal pemerintah harus memperhatikan asas pemerataan pembangunan di setiap wilayah sesuai dengan tingkat kebutuhan. Hal ini berlaku untuk infrastruktur jalan dan jembatan yang sampai dengan saat ini masih banyak dalam komdisi rusak berat.
Menyikapi kondisi tersebut, Fraksi mengusulkan agar beberapa ruas jalan strategis berikut ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan dapat diakomodir dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026: Ruas Jalan Bukapiting – Apui Ruas Jalan Maritaing – Erana Ruas Jalan Taramana Pido Ruas Jalan Irawori (Sp. Asirpat) – Takala Ruas Jalan Alata – Ilemang Ruas Jalan Lella – Langkuru Ruas Jalan Sp. Petleng-Mainang Ruas Jalan Lelahomi- Mainang Ruas Jalan Halerman-Margeta Ruas Jalan Margeta-Buraga Ruas Jalan Buraga-Lerebain Ruas Jalan Maiwal-Buraga Ruas Jalan Baranusa-Beangonong Pembangunan Jalan penghubung dari desa kaleb ke perumahan Kaleb yang dibangun akibat dari Seroja.
9. Khusus pada Sektor Perdangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Yaitu: Optimalisasi Fungsi Pasar Kecamatan, artinya Pasar kecamatan merupakan pusat aktivitas perekonomian masyarakat yang strategis. Oleh karena itu, OPD Teknis sudah harus lebih giat dalam aspek penarikan retribusi, dan perlu ada perhatian serius pemerintah terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung lainnya mulai dari Gedung, lapak jualan dan Area Parkiran Kendaraan sudah harus dibangun secara baik.
Dengan melihat kondisi fisik sejumlah gedung pasar di Kecamatan yang sudah tidak layak maka sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah untuk direhabilitasi yaitu: Pasar Mauta Di Desa Mauta Kecamatan Pantar Tengah, Pasar Maritaing Di Desa Maritaing Kecamatan Alor Timur, Pasar Moru Di Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya, Pasar Baolang Di Kecamatan Alor Barat Laut, Renofasi pasar Mauta di desa Mauta.
Fraksi PKB di DPRD Alor ini, selain Ernest Mokoni ada juga Abdul Radjab Leky sebagai Wakil Ketua, Sjamsudin Sudarmi sebagai Sekreataris dan Paulus Brikmarsebagai anggota. (FKK/Eka Blegur).
