Kupang, FkkNews.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat NTT menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Hajatan politik strategis ini akan menyatukan sinergi dan kekuatan, juga konsolidasi gagasan untuk dinamika mesin partai berlambang mercy ini ke depan, kegiatan dilaksanakan pada Sabtu (04/10/2025).
Rakerda yang dihelat dua hari ini, 4 – 5 Oktober 2025, dilaksanakan di Hotel Kristal Kupang, melibatkan pengurus DPD, seluruh DPC kabupaten/kota se-NTT, serta perwakilan DPP Partai Demokrat.
Kepada wartawan, Jumat (3/10/2025), Ketua Panitia Rakerda, Ignas Hapu Karanjawa, menjelaskan, seluruh persiapan teknis, mulai dari tempat, konsumsi hingga pendanaan telah rampung. “Rakerda kali ini merupakan yang ketiga di masa kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo. Kami sudah siap melaksanakan agenda ini dengan baik,” katanya.
Ketua Steering comite, Paskalis Angkur, mengatakan, ada empat poin utama yang menjadi tujuan penyelenggaraan Rakerda. Pertama, Evaluasi Program Kerja Partai untuk menilai capaian program dan menyusun langkah strategis ke depan.
Kedua, Konsolidasi Struktur dan Kader; memperkuat mesin partai hingga tingkat ranting dan anak ranting, dengan target tuntas pada awal tahun 2027.
Ketiga, Penguatan Kapasitas Kader, dengan menghadirkan materi dari Sekjen DPP Partai Demokrat, Wakil Ketua Umum, anggota DPR RI, serta Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat NTT, Joni Kaunang.
Keempat, Meneguhkan Kebersamaan, dengan mempererat solidaritas dan sinergi antar-pengurus serta kader partai di seluruh tingkatan.
Selain itu, sebut Paskalis, Rakerda juga menjadi momentum konsolidasi gagasan, sekaligus dukungan kader Demokrat terhadap program pembangunan pemerintah provinsi.
“Gerakan Ayo Bangun NTT yang digagas pemerintah akan kita dorong bersama melalui peran kader di kabupaten/kota,” kata Paskalis, yang juga Wakil Ketua DPD ini.
Ia menambahkan, Rakerda Demokrat NTT akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang dijadwalkan hadir memberikan sambutan sekaligus menerima masukan dari Partai Demokrat terkait arah kebijakan pembangunan daerah. (*FKK).
