Kupang, FKKNews.com – Koordinator Wilayah VII NTT Mikdon Hede Patu Minta Kapolri Copot Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Koordinator Wilayah VII NTT Mikdon Hede Patu mengecam keras penangkapan Erasmus Frans Mandato oleh Polres Rote Ndao dan tindakan represif aparat kepolisian terhadap Masa aksi jilid III di Rote Ndao, di mana Kader GMKI Kupang yang merupakan Badan Pengurus Cabang GMKI Kupang menjadi korban kekerasan, Rabu (10/9/2025).
Koordinator Wilayah VII NTT PP GMKI, Mikdon Hede Patu menyatakan bahwa tindakan aparat di Rote Ndao merupakan bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat serta penyalahgunaan kewenangan. Hal ini jelas bertentangan dengan amanat Konstitusi, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Penangkapan Erasmus Frans tidak memiliki legitimasi moral maupun hukum yang kuat. Lebih buruk lagi, tindakan represif aparat terhadap kader GMKI Kupang mencederai demokrasi dan merusak citra Polri. Untuk itu, kami mendesak Kapolri segera mencopot Kapolres Rote Ndao sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan brutal yang terjadi,”ujarnya.
Tuntutan PP GMKI Korwil VII NTT:
1. Mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolres Rote Ndao karena gagal menjaga profesionalitas dan melanggar prinsip hak asasi manusia.
2. Membebaskan Erasmus Frans Mandato tanpa syarat dan menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap masyarakat sipil.
3. Menuntut Kapolda NTT mengusut tuntas tindakan represif aparat dalam aksi jilid III dan memberikan sanksi kepada oknum pelaku kekerasan.
4. Menjamin kepolisian di NTT bekerja secara profesional, humanis, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.
PP GMKI Korwil VII NTT mengajak seluruh elemen organisasi mahasiswa, masyarakat sipil, serta gereja-gereja untuk bersatu dalam mengawal kasus ini.
“Kami tegaskan, PP GMKI Korwil VII NTT akan terus melawan segala bentuk represi dengan advokasi publik, gerakan moral, dan langkah hukum. Kapolri harus turun tangan segera agar Polri tidak kehilangan kepercayaan rakyat,” pungkasnya.(FKK03)
