Kalabahi, FkkNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor melalui Komisi I mengundang Inspektorat Daerah dalam agenda Rapat Dengar Pendapat, hadir di pertemuan itu Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Alor bersama stafnya, kemudian Anggota Komisi yang hadir Sulaiman Singhs Ketua, Yahuda lanlu Wakil Ketua, Rajab Leki Sekretaris, Syaefullo Daeng Mamala Anggota, Nabois tallo Anggota, Yohanis atamai Anggota.
Ketua Komisi I, Sulaiman Singhs, S.H, kepada media ini kemudian menyampaikan bahwa materi yang dibahas adalah terkait pengelolaan anggaran atau dana olahraga dalam rapat dengar pendapat bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada rabu, (12/02/2025) sekitar pukul 09:00 di ruang kerja komisi I DPRD Kabupaten Alor.
Saat ditemui oleh wartawan media ini di ruang kerjanya, Sulaiman Singhs kemudian menyampaikan bahwa dana pembinaan olahraga selama itu masuk dalam DPA nya dinas pemuda dan olahraga kemudian baru disalurkan ke KONI dan disalurkan kembali ke semua cabang olahraga, kurang lebih ada 16 cabang olahraga yang berprestasi. Tujuan daripada dana itu diberikan adalah untuk pembinaan olahraga.
“Cuman setelah kita evaluasi dana pembinaan ini memang perlu mekanisme, ini uang negara, menyangkut dengan uang negara berarti dia harus patuh terhadap mekanisme penggunaan uang negara dalam artian itu yah kalau sudah digunakan maka tentunya harusnya ada pertanggungjawaban, boleh diurus oleh setiap cabang olahraga dengan laporan yang baik, karena ini uang negara,” jelas Sulaiman Singh saat ditemui di ruang kerjanya.
Anggota DPRD empat periode itu mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya tidak melihat ada pertanggungjawaban, sehingga ia menyampaikan bahwa daripada salah urus lebih jauh, yah sebaiknya itu maka harus ada pemeriksaan, dan selama ini memang dana olahraga ini oleh inspektorat daerah tidak dimasukkan dalam objek pemeriksaan, jadi selama ini diberikan tetapi dia belum menjadi objek pemeriksaan.
Maka kita minta karena ini rutin bersifat pemberiannya sehingga dia harus jadi objek pemeriksaan, tidak hanya sampai pada DPA nya yang hanya punya dinas olahraga tetapi yang menggunakannya pun harus dimintai pertanggungjawaban. Tujuannyakan untuk pembenahan, yah ini harus ada pembenahan sebagai pertanggungjawaban, karena yang ada di dalam setiap cabang olahraga, ini dari KONI inikan bukan orang-orang yang berpengalaman di dalam mengetahui cara untuk sistem penggunaan dan pelaporan dalam mengelola uang negara,” ujar Sulaiman.
Nah soalnya begini, lanjut ketua komisi I, di daerah manapun juga, kita inikan tahu kita mau olahraga ini di alor inikan sponsorsipnya kan kurang, partisipasi dari swasta untuk melakukan pembinaan olahraga ini juga, sehingga semua terpusat pada bantuan APBD, dan itukah tidak besar, tetapi tidak besar itu tidak digunakan dengan efektif maka gawat juga, nah kebetulan inspektorat daerah itu menjadi mitra daripada komisi I, sehingga tadi kita sampaikan bahwa untuk dana yang disiapkan untuk pembinaan olahraga itu mulai tahun 2021,2022,2023 dan 2024, itu harus dilakukan audit pemeriksaan.
“Ini sebetulnya untuk mengetahui jelasnya penggunaannya itu, dipertanggungjawabkan atau tidak? Ini bersentuhan dengan uang negara jadi DPRD kasi rekomendasi ke pemerintah untuk segera dilakukan pemeriksaan. Jumlah anggaran yang disalurkan kepada tiap-tiap cabang olahraga, mulai dari tahun 2001 itu akumulasinya sekitar 200 sampai 300 juta setahunlah, sehingga dibagi dalam 16 cabang olahraga itu,” lanjut mantan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Alor.
Lebih lanjut, tetapi ada beberapa cabang olahraga yang oleh pemerintah diberikan prioritas begitu, contohnya sepak bola, tinju, itukan diberikan aga lebih, sepak bola itu diberikan hampir 200 jutaan lah, nah karena itukan memang satu cabang yang membutuhkan banyak orang supaya kita bantu karena itu penggunaan dananya itu, karena sempat stag kalau tidak salah ditahun 2001, kemudian di tahun 2022 baru dimulai lagi,yah kita harapkan itu harus jalan baik-baik, cumakan karena menggunakan uang negara maka harus bisa dirapikan.
“Tadi kita tanya inspektorat daerah apakah selama ini ada pemeriksaan, mereka jawab bahwa irda belum pernah periksa, itu respon dari irda kami belum pernah periksa, sehingga kalau sudah menggunakan uang negara kemudian tidak pernah diperiksa itu bagaimana? Iyah kan, maka harus diperiksa, harus diperiksa, harus diperiksa, supaya jelas pertanggungjawabannya, bahkan tadi kita sudah kasi rekomendasi kepada irda, segera melakukan pemeriksaan sejak tahun 2021, 2022, 2023, 2024, itu harus diperiksa, nanti tinggal hasilnya disampaikan ke komisi I untuk bisa di telaah kembali,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD, Sulaiman Singh, bahwa tujuannya untuk dilakukan pembenahan, begitu, karena kalau pengurus begini, umpamanya KONI itu kepengurusan minimal dimana-mana itu wakil bupati itu, setahu saya selama inikan ketua KONI itukan Sekda, iyakan, jadi kebawa itu cabang-cabang olahraga itu baiknya itu karena pemerintahan, iyahkan, cuman sekarang ini kan kita lihat sendiri kenapa macet semuanya, karena memang orang pemerintahan sendiri banyak jarang diturut sertakan di dalam cabang olahraga itu, kenapa tidak minta saja beberapa kepala dinas untuk jadi ketua cabang olahraga, saya yakin itu jalan, dan pertanggungjawaban juga akan baik-baik begitu, dibandingkan umpannya orang lain.
“Karena urusan KONI dan lain-lain inikan Quasi pemerintahan, semi pemerintahan, makanya boleh menggunakan uang negara, kalau dia swasta penuh yah makanya ngk bisa, karena kuasi pemerintahan maka dia boleh menggunakan uang negara, boleh disuntik dengan APBD boleh, kalau dia sudah jadi profesional yah ngk bisa, kan begitu. Kita punya inikan semua masih dibawah naungan Induk olahraga kan jadi masih bisa diberikan bantuan,” Jelas Anggota DPRD Fraksi Partai Golkar, Sulaiman Singh.
Sulaiman Singh, lebih lanjut mengatakan bahwa dinas olahraga kasi uangnya ke KONI kemudian KONI yang membagikan kebawa, nah selama inikan KONI tidak pernah disentuh penggunaan dananya, makanya saya bilang kalau KONI itu dipegang oleh orang pemerintahan maka itukan aman itu lansung kebawa itu, dia punya rangakaian pertanggungjawaban dan persebaran distribusi anggaran pun bagus dan baik, pertanggungjawaban juga baik, ini karena tidak begitu.
“Sekarang ini kita lihat sendiri, jangankan prestasi, induk-induk olahraga itu sendiri belum terbenahi dengan baik, nah dengan pemeriksaan keuangan ini sebagai bahan pembelajaran bahwa urus sebuah cabang olahraga itu harus konsen dan orang yang benar-benar paham yang harus mengurusi ini,jadi saya tanya siapa ketua KONI, pak obet bolang, saya bilang berarti sudah paham semua barang ini, nah kalau umpannya bisa ngk diturunkan kebawa, lanjut ngk, ya sudah saya bilang tadi, sekretaris nya siapa? ya mereka bilang sekretaris nya pak ADIBIN DURUPADANG, dia juga jadi sekretaris di ASKAP juga, jadi inikan model kepengurusan, manejemen olahraga seperti itu ngk bisa itu, jadi dengan pemeriksaan ini baru kita bisa tahu, kan begitu,” tegas Sulaiman Singh sambil memukuli meja dengan tegas.
Sulaiman kemudian menjelaskan bahwa,coba kita lihat didalam kepengurusan induk-induk olahraga yah orang-orang itu saja, jadi kalau ada orang lain yang mau masuk disitu aga repot, susah itu, nah disitu yang perlu diadakan pembaharuan itu, dimulai dari mana, dimulai dari penggunaan pendanaannya, kan banyak kejadian itu, tadi kami tegaskan kepada irda untuk bekerja secara profesional, tujuan kita adalah melakukan pembenahan, jadi irda harus periksa semuanya.
“Saya sudah kasi penegasan ke irda, lakukan pemeriksaan dengan teliti, kita mulai pembenahan ini dulu, habis ini baru kita mulai dengan pembenahan menjemen olahraganya, supaya jangan sampai makin menumpuk, kalau makin menumpuk inikan bahaya itu, iya bahaya itu, iyahkan, maknanya kita harus benahi dulu, supaya menuju pada olahraga yang berprestasi, saya tanya lagi irda pernah tidak melakukan pemeriksaan, mereka jawab belum pak, ooo pantas, karena belum pernah melakukan pemeriksaan makanya banyak lagu bebas disini, nah itu bahaya itu, iyakan, makanya ini semua lagu bebas semua to, karena apa? karena tidak pernah diperiksa begitu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Sulaiman Singh, jadi sekarang dia harus jadi objek pemeriksaan, harus teliti, harus profesional dalam pemeriksaannya, irda harus turun tanya tahun 2021 pengurusnya siapa? penggunaan dana bagaimana? dokumentasinya mana? kuitansinya mana? siapin aja sudah, begitu saja, gampang saja to, siapin sudah, tidak ada istilah tidak ada, hilang dan lainnya, ini uang negara kok masa hilang, uang negara ini lu pake sampe 30 tahun juga tetap orang periksa, orang harus tanya itu,” tegasnya.
“Saya bilang namanya dunia olahraga itu harus dimasukin orang-orang yang berpikir positif, sportivitasnya, mulai dari atlit sampai pengurusnya itu harus berpikir seperti itu, iyahkan, ngurusin rumahmu, ngurusin itu, begitu, jangan ngurusin rumah ngk beres, ngurusin barang ngk jelas, nah itu yang gawat, apalagi iyahkan, ada pengurus umpannya udah jadi pengurus di yang satu, disini, sudah tidak benar masih dipake masuk disana lagi, tadi saya tanya siapa sekretaris KONI, ABIDIN DURUPADANG, dia juga sekretaris ASKAP, oia bagus sudah,” jelasnya. (FKK/Eka Blegur).
