Kalabahi, FkkNews.com – Pemerintahan Daerah Kabupaten Alor saat ini melakukan evaluasi terkait Penyerapan Dana Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor tahun anggaran 2025. Terkait penyerapan anggaran, Wakil Bupati Alor, Rocky Winaryo, S.H., M.H, kepada wartawan media ini menjelaskan bahwa penyerapan anggaran sesuai data saat ini sudah 43 persen.
“Saya sudah evaluasi bersama teman teman Organisasi Perangkat Daerah semua hadir dah untuk penyerapan anggaran itu sudah 43 persen, belanja modal itu sudah hampir 40 persen dan teman-teman OPD sudah meyakinkan bahwa nanti satu dan dua bulan kedepan akan jauh lebih signifikan karena ada beberapa yang masih tanda tangan kontrak, tanda tangan uang muka yang belum keluar, itu sangat mempengaruhi juga penyerapan anggaran, semua akan berjalan dengan baik,” jelas Wakil Bupati, pada Selasa, (26/08/2025) di ruang kerjanya.
Dikatakan Wakil Bupati Rocky Winaryo, saya juga sudah bicara dengan beberapa OPD besar seperti pendidikan, kesehatan, saya meberi warning sembari memberikan semangat kepada mereka, reward ketika mereka sampai berhasil, saya juga akan memberikan reward kalau sampai mereka juga kurang sesuai dengan yang saya harapkan pasti saya akan memberikan respon kepada mereka dan itu sudah saya bicarakan dengan mereka.
“Saya bersyukur karena teman-teman OPD itu mereka punya semangat kerja yang bagus dan mereka berjanji akan bekerja dengan optimal untuk hasil yang terbaik, cuma mungkin ada satu dan dua hal yang kurang dari teman teman OPD seperti yang tadi saya bilang itu, tapi semua saya lihat bekerja dengan semangat, tentu dengan kondisi pak Bupati saya pikir semua harus bekerja karena memang harus ada yang mereka harus selesaikan penyerapan anggaran ini paling penting sekarang, mereka semua sekarang lagi pada fokus untuk selesaikan,” ujarnya.
Sementara sebelum dilaksanakan rapat paripurna terkait pembahasan perubahan anggaran, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor, Paulus Brikmar pada Sabtu 23 Agustus 2025 di rumah jabatannya mengatakan pihaknya akan minta penegasan pemerintah berkaitan dengan rendahnya serapan anggaran belanja modal ini, pasalnya, kondisi serapan anggaran rendah ini akan mempengaruhi berbagai faktor, misalkan keterlambatan pelaksanaan proyek yang berimplikasi pada kualitas pekerjaan dan tentunya akan terjadi penumpukan silpa.
Menurut ketua DPRD dalam waktu dekat sudah ada pembahasan perubahan anggaran di DPRD dan selanjutnya akan ada pembahasan APBD tahun 2026 sedangkan penyerapan anggaran murni tahun 2025 baru sekitar 11 persen.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Alor Paulus Brikmar, jika penyerapan anggaran model seperti ini bagaimana dengan target PAD yang sudah ditetapkan, harusnya belanja modal sudah bergulir sehingga bisa berdampak pada pendapatan dari sektor yang bisa mendongkrak PAD.
Selain itu Paulus Brikmar juga menyampaikan bahwa penyerapan anggaran yang tidak berjalan akan berdampak juga pada kualitas pekerjaan di lapangan. Proyek akan dikerjakan mulai di bulan September tentunya waktu efektif dipakai untuk pengerjaan sangat terbatas dan pasti akan berdampak pada kualitas pekerjaan.
Ketua DPRD Paulus Brikmar mengatakan jika penyerapan anggaran yang tidak efektif seperti ini bisa saja akan masuk pada anggaran silpa. Jika itu terjadi pemerintah pusat akan menilai bahwa Pemda Alor tidak pandai mengelola APBD. (FKK/Eka Blegur).
