Kalabahi, FkkNews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Alor dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Rajab Leki, S.E, menyoroti perihal pelayanan pembangunan kemasyarakatan dan pembangunan infrastruktur jalan yang menurutnya tidak merata. Anggota DPRD Dapil Pantar itu menegaskan bahwa Kabupaten Alor yang terdiri atas 18 kecamatan dan 158 desa, karena itu dalam pengalokasian anggaran harus adil dan proporsional agar pembangunan wilayah betul-betul merata dan masyarakat sejahtera.
Abdul yang dikenal dengan sosok anggota DPRD yang humanis menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan Ranperda APBD tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, di ruang rapat paripurna DPRD, Selasa, 25 November 2025.
Dijelaskannya, Proses perencanaan kegiatan maupun proses perencanaan penganggaran, berkaitan dengan penetapan suatu rancangan kegiatan dan penetapan rancangan penganggaran terkesan pemerintah daerah menciptakan kesenjangan yang tinggi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, itu dalam pengamatan saya.
“Karena dalam satu sisi misalkan dalam pembangunan jalan negara, dilaksanakan di wilayah itu, tapi kemudian kita juga mendapat perhatian pembuangan ruas jalan provinsi terdapat di wilayah yang hampir sama bahkan intervensi APBD Kabupaten pun membangun di titik-titik yang sudah mendapat perhatian dari provinsi maupun pusat, Provinsi dan pusat ini kan barang salinan inikan terganggu pemerintah daerah maupun siasatinya mau turun di wilayah mana kan tergantung pemerintah daerah,” ujarnya.
Tapikan, lanjut Abdul Leky, kita juga melihat pembagian secara proporsional, di satu sisi saya juga berpikir apa tidak sebaiknya alokasi anggaran yang diberikan kepada OPD OPD yang lebih banyak ke wilayah itu kita sama rata kan semua untuk pembagian di 158 desa bahkan 18 kecamatan di Kabupaten Alor Kadang tiap tahun kita dengar porsi anggaran kita lebih besar ada di wilayah A di wilayah B sedangkan ada beberapa kecamatan kecamatan yang porsi anggarannya sangat rendah.
“Salah contoh misalkan di tahun 2025 seingat saya belanja kita 82 milyar tetapi tetapi ada kecamatan yang belanja modal nya tidak sampai 1 milyar juga, itu kira-kira kita mau ciptakan keadilan model apa, banyak kecamatan kecamatan yang tidak mendapatkan porsi anggaran yang lebih dari 1 milyar, bahkan 1 milyar itu pun ada belanja operasional puskesmas yang mungkin kisaran 600 juta ke atas sehingga tama 200/300 juta ke atas sehingga bisa 1 milyar,” pungkasnya.
Lebih lanjut dikatakan Anggota DPRD dapil IV Pulau Pantar, Abdul Rajab Leky, Itulah yang mungkin kedepan bisa menjadi perhatian serius pemerintah, kita juga tidak bisa disalahkan juga karena pada saat kegiatan itu bawa datang di DPRD untuk pembahasan barang barang ini sudah ada semua, kegiatan angka kegiatan nya berapa, lokus kegiatannya di wilayah wilayah mana saja itu sudah ada semua, paling tidak kalau soal infrastruktur kalau hari ini kita bicara soal jalan penghubung dari satu kampung ke kampung yang lain kita prioritaskan dulu penghubung ke satu kecamatan ke kecamatan yang lain.
“Ada kok jalan penghubung dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain yang dari dulu sampai sekarang belum pernah tersentuh dengan pembangunan jalan tetapi ada kecamatan kecamatan ataupun wilayah wilayah yang lain yang jalan nya baru retak tapi sudah ada perbaikan perbaikan Kembali, Ini yang mungkin pak Pj Sekretaris Daerah sebuah harapan yang menjadi proyeksi saya yang mungkin melihat perkembangan dan perencanaan penganggaran kita selama ini,” tutupnya.(FKK/Eka Blegur).
