Oleh : Eduard Nautu, Sekfung Pendidikan Kader PP GMKI MB 2022-2024
Pergumulan gerakan perempuan Indonesia guna menegaskan eksistensi dan identitas kaum perempuan dalam relasi agama dan negara sampai hari ini masih masif dibicarakan. Diskursus tentang isu-isu krusial dalam konteks Indonesia masih menjadi perdebatan. Tak pelak patriarki mendeterminasi politik sebagai ruang laki-laki untuk kontestasi politik 2024, khususnya calon presiden sehingga tidak ada satupun sosok atau figur perempuan yang menarik untuk ikut andil dalam kontestasi ini.
Ada satu hal yang belum selesai ketika kita menarik eksistensi perempuan dalam pandangan negara. Bagaimana negara melihat perempuan? Apakah masih dengan pandangan yang ambigu sehingga pada ruang-ruang tertentu kita bicara kesetaraan tetapi dalam praktiknya ada dikotomi? Dapat kita simpulkan bahwa perempuan sebagai manusia dalam negara masih terombang-ambing akibat adanya letak dan perspektif diskriminatif dari dua otoritas yaitu agama dan negara.
Sejak terbebas dari kolonialisme Belanda, kita merumuskan dan memutuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai instrumen hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara. Keduanya menjadi basis fundamental untuk mewadahi dan melayani seluruh warga bangsa, tanpa ada perbedaan atas dasar apapun. Ada prinsip bahwa semua warga bangsa memiliki hak konstitusional yang sama untuk dipilih dan memilih. Namun, dalam praktiknya justru hilang karena panggung politik itu justru banyak menempatkan laki-laki sebagai aktor utama.
Posisi Perempuan dalam Politik
Pertanyaan penting bagi kita ialah bagaimana perempuan diposisikan dan dipandang dalam panggung politik?
Perempuan sepertinya belum menemukan titik harmoni untuk menegasikan bahwa regulasi 30% ruang bagi perempuan dalam setiap perdebatan dan kontestasi justru semakin mendikotomi dan diskriminatif. Kebijakan publik harusnya memberikan kesempatan yang sama sehingga mampu meredam pandangan dan opini bahwa perempuan pada gilirannya hanya manusia kelas dua (the second class), bisa diatur dan dikendalikan, bahkan dalam banyak kasus seperti sah-sah saja jika ada diskriminasi bagi perempuan. Penting untuk kemudian dalam perjuangan untuk menyetarakan ideologi oleh para aktivis kemanusiaan dan gerakan perempuan, secara khusus harus ada satu kesepakatan komunal dan kolektif bahwa demokrasi tidak ada pembagian persentase. Semua orang punya ruang untuk eksis dan mengambil bagian dalam berpendapat, berpikir, dan tentunya berkontestasi.
Dalam pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sampai pada konsep “kewargaan” (citizenship) yang dipandang sebagai konsep pembebasan dari pembedaan kaku yang mengekang antara ruang privat dan publik. Konsep ini menempatkan anggota yang sama berdiri tegak lurus dalam suatu komunitas bersama dan menjadi bagian dari komunitas dimaksud. Setiap anggota adalah sosok yang berdaulat, mempunyai keunikan serta memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Sudah banyak politisi perempuan yang malang melintang dalam panggung perpolitikan nasional, tetapi Megawati Soekarno Putri sepertinya adalah satu-satunya sosok yang mampu bertahan dan menuliskan sejarah kepemimpinan perempuan dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini bukan sebuah kemustahilan, sejarah sudah pernah mencatat, bahwa perempuan juga punya peran strategis dan bercita-cita menjadi kepala negara, terlepas dari kuasa agama dan negara melihat itu.
Kartini: Cikal Bakal Gerakan Perempuan
Sepanjang abad ke-19 muncul perjuangan perempuan sebagai jejak sejarah dan menempatkan perempuan sebagai bagian dari perjuangan merebut kemerdekaan. Beberapa diantaranya ialah Cut Nyak Dien, Cut Meutia dan Martha Tiahahu serta lainnya yang mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda.
21 April yang baru saja kita lewati, adalah momentum kita mengenang perempuan yang memprakarsai sekaligus menginspirasi perjuangan perempuan Indonesia. Kartini merupakan tokoh pejuang dan perempuan feminis pada zamannya.
Catatan penting dari perjalanan ini ialah pada momentum hari Kartini, citra bahwa laki-laki sebagai aktor paling dominan dalam kontestasi politik mendapatkan legitimasi. Akhirnya kita harus kembali menguburkan sejenak mimpi kita untuk melihat Perempuan dalam Kontestasi calon presiden 2024, panggung politik kembali dan masih dikuasai oleh laki-laki. Sejarah masih mencatatkan bahwasanya hanya akan ada 1 Perempuan dalam daftar 7 Presiden Republik Indonesia.
Kualitas Demokrasi
Berdasarkan fakta di atas menunjukkan bahwa kecenderungan kualitas demokrasi kita masih harus terus dibenahi. Demokrasi tidak hanya demokrasi prosedural terapi juga demokrasi substansial yang mana tidak hanya melulu bicara soal kehendak mayoritas yang justru dalam praktiknya melahirkan tirani.
Masih banyak perempuan hebat yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk ada dalam panggung perpolitikan nasional, apalagi hanya sekedar bakal calon dan calon presiden. Pertanyaannya adalah sejauh mana panggung itu representatif dan berimbang.
Panggung politik perempuan di aras nasional sudah tertutup. Namun, ada harapan besar agar kesempatan di daerah juga tidak tertutup. Hajatan politik ini adalah milik semua kalangan, kalau masih ada daerah, dalam hal ini Provinsi, yang kepala daerahnya sudah didominasi oleh laki-laki sejak Indonesia berdiri maka sudah saatnya panggung itu milik perempuan. Sejarah selalu menceritakan tentang pemenang, panggung politik itu harus dimenangkan, kampanye dan diskursus ini harus terus dibangun secara kolektif.(FKK03)
