Kupang, FKKNews.com – Sejumlah mahasiswa merasa kecewa dengan upah yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Flyer yang telah tersebar tertulis soal “penggelapan dana lopo pintar” dan “RIP Dinas Pendidikan Kota Kupang”.
Demikian tulisan dalam flyer yang telah di sebar di sejumlah Grup WhatsApp kampus pada, (10/6/2023). “Penggelapan dana program lopo pintar”, “RIP Dinas Pendidikan Kota Kupang” demikian tulisan dalam flyer.
Para mahasiswa ini telah membantu pemerintah menjalankan program “Lopo Pintar” yang di launching Penjabat Wali Kota Kupang dimana mahasiswa ditugaskan di setiap Kelurahan dan melakukan pendampingan kepada siswa-siswi dengan mendatangi rumah siswa setiap hari untuk membantu mengajarkan dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dari sekolah.
Tertulis juga dalam flyer itu “Wawancara di media bilang 600-700 supaya media dan semua orang tau kalau program dari dinas pendidikan itu sangat positif dan produktif untuk pembangunan dan pengembangan dibidang pendidikan. Supaya dapat puji to. Salam mahasiswa korban lopo pintar. janjinya bayar 600-700rb/bulan. Nyatanya dibayar 50 Ribu per bulan,” bunyi flyer itu.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Oktovianus Naitboho, menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk melibatkan mahasiswa agar program strategis Penjabat Wali Kota Kupang yakni program “Lopo Pintar”dapat di jalankan.
Ia menjelaskan juga terkait upah yang di janjikan kepada 815 orang mahasiswa yang terlibat dalam program Lopo Pintar yakni 600.000 (Enam ratus ribu) per tahun bukan per bulan.
“Informasi yang keluar itu kita sampaikan bahwa 600 ribu itu per tahun bukan per bulan yang mereka maksudkan, sehingga anggaran yang ada di DPA yang sudah di tetapkan untuk 815 orang itu seperti itu jadi kami bayar ikut itu saja,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Perguruan Tinggi bermitra untuk membuka ruang bagi mahasiswa “Karena nantinya mereka wisuda itu ada butuh sertifikat jadi kita buka ruang bagi mereka selain membantu kita di Dinas, mereka bisa menerapkan ilmu, kemudian mereka akan diberikan sertifikat dan SK dari Penjabat sebagai pemegang dan selain itu juga sebenarnya ukuran uang bukan disitu. Memang kita sadari itu, namun kemampuan keuangan di daerah kita alokasikan kurang lebih seperti itu,” tambahnya.
Okto Naitboho mengaku bahwa dirinya sempat diprotes oleh sejumlah mahasiswa terkait pembiayaan tersebut, “Kan sudah ditetapkan begitu, siapa mau ambil uang pribadi untuk tambah? jadi realisasi kita kemarin 5 bulan memang kecil sekali, tetapi itu sudah ditetapkan dan sudah diketok palu saat sidang,” tandasnya.
Okto melanjutkan bahwa sekarang banyak yang sudah mengundurkan diri dan tentu ia tidak bisa memaksakan mahasiswa untuk tetap terlihat dalam program tersebut.
“Mungkin mereka lihat dari biaya transpor yang tidak sesuai. Ya, kita juga tidak memaksa, kalau mereka anggap bahwa ruang untuk praktik, tetapi mereka utamakan dari sisi finansial ya, saya pikir tidak pas untuk mereka. Saya rasa ini ruangan untuk mereka mengimplementasikan diri dan nantinya kita berikan SK, dari SK itu nanti kita hitung pemagangannya,” bebernya.
Lebih lanjut Okto mengatakan bahwa kemungkinan para mahasiswa masih mencurigai bahwa pihak Dinas sengaja untuk berikan upah seperti itu, “Silahkan pergi ke ke dinas untuk memfoto APBD tentu sudah tahu berapa jumlahnya,” pungkasnya.
Diketahui jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program Lopo Pintar sebanyak 815 orang dari lima kampus ternama di Kota Kupang, yakni Universitas Katolik Widya Mandira (Unika), Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW), Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK) dan Universitas PG 45 Kupang (UPG45). (FKK02)
