Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Pedagang Ikan dan Kuliner, Angki La’ane mengapresiasi tindakan Pemkot. Ia mengatakan Pemkot seharusnya kembali pada kesepakatan bersama saat Pemkot masih dipimpin Wali Kota, Jefri Riwu Kore. Di mana, terkait dengan pengelolaannya nanti harus melibatkan APIK yang selama ini beranggotakan para pedagang tersebut.
“Dari awal iu kita punya kesepakatan dengan Wali Kota saat masa Pak Jeriko itu, bahwa tidak boleh ada yang berjualan di depan, itu kosong, jadi nanti ada berbagai kegiatan itu nanti itu dilaksanakan di depan itu. tidak boleh ada yang berjualan disitu, sehingga harus masuk di pier-pier yang ada,” ungkapnya.
Sedikit mengupas tentang konsep wisata tersebut, Angki mengatakan selayaknya jika nomenklatur lokasi itu adalah objek wisata kuliner, maka sebaiknya yang mengurus lokasi itu adalah Dinas Pariwisata dan bukan Dinas Perikanan dan Kelautan.
“Itu tempat saja nomenklaturnya wisata kuliner, sebenarnya kalau wisata kuliner itu maka yang pegang peranan penting itu di Dinas Pariwisata, kalau mau logikan berpikir baik,” ungkapnya.
Selain itu, berdasar pada kesepakatan sebelumnya, APIK harus dilibatkan dalam pengelolaan walaupun nanti akan ada pengelola yang resmi dari pemerintah kota, misalnya APIK menangani kebersihan, parkiran dan pengelolaan lainnya yang bisa menopang wisata laut, sehingga pendapatan yang didapat pun bisa langsung disetor ke Pemkot.
“Jangan kita seolah-olah kita penjual ikan yang berperan penting di situ, saya berpikir bahwa ini Dinas Perikanan sudah terlalu masuk ke dalam,” ucapnya.
Dilain waktu, Asisten II Sekda Kota Kupang, Ignas Lega menyampaikan bahwa, sampai saat ini belum ada penyerahan secara utuh bangunan dan taman wisata kuliner Kelapa Lima dari Kementrian PUPR ke Pemkot. Ia mengatakan, Pemkot bisa menerima aset itu, namun perlu diperbaiki kembali sejumlah fasilitas yang rusak.
“Karena begini penyerahan Aset itu kan kepada Pemerintah apapun Kota atau ke Provinsi, itu kan semua fasilitas itu kan harus diserahkan secara baik,” jelasnya.
Ia pun menjelaskan terkait terlibatknya Dinas Perikanan dan Kelautan adalah untuk mengaakomodir para pedagang ikan. Dan hal itu masih berdasar pada pengelolaan sementara saat ini, sehingga ada peran sesuai tupoksi sejumlah Dinas lainnya pada aktivitas di lokasi itu.
“itu dia menata seperti pedagang ikan, kan supaya sesuai peruntukannya, nanti parkirnya itu ada Dinas Perhubungan,” singkatnya.
Sementara untuk penunjukan pengelola resmi nanti, Ignas menyebut Pemkot belum bisa melakukan, karena tetap masih menunggu penyerahan aset wisata itu secara utuh ke Pemkot. (Fkk27)
