Kupang, FKKNews.com – Mandeknya pengadaan vaksin African Swine Fever (ASF) untuk ternak babi mendapat sorotan serius dari DPRD Nusa Tenggara Timur. Wakil Ketua Komisi II DPRD NTT, Yunus Takandewa, mendesak Pemerintah Provinsi NTT segera bergerak cepat agar kebutuhan vaksin di lapangan tidak terus terabaikan.
Penegasan itu disampaikan Yunus Takandewa, Selasa (20/1/2026), menyusul laporan bahwa hingga kini vaksin ASF belum tersedia, sementara produksi ternak babi masyarakat masih berjalan dan menjadi tumpuan utama ekonomi rumah tangga di banyak wilayah NTT.
“Vaksin ASF ini adalah kebutuhan mendesak di lapangan. Produksi ternak babi kita saat ini cukup baik dan menjadi sandaran hidup masyarakat. Karena itu kami menyampaikan kekecewaan ini kepada dinas, dan ini harus menjadi catatan penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,” tegas Ketua DPD PDI Perjuangan NTT ini.
Politisi senior yang telah empat periode duduk sebagai anggota DPRD NTT tersebut menilai keterlambatan pengadaan vaksin berpotensi menimbulkan dampak besar jika tidak segera diantisipasi. Menurutnya, tanpa langkah cepat, peternak rakyat akan berada pada posisi paling rentan apabila terjadi lonjakan kasus ASF.
Mantan aktivis yang dikenal vokal membela sektor rakyat ini secara tegas meminta pemerintah daerah mengambil langkah khusus dan cepat agar pengadaan vaksin ASF dilakukan sesuai kebutuhan aktual di lapangan, bukan sekadar menunggu mekanisme birokrasi berjalan lambat.
“Pemerintah jangan menunggu peternak menangis dan menderita baru turun tangan. Pencegahan harus dilakukan lebih dini,” ujar Yunus Takandewa.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif layaknya pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah api membesar.
“Jangan seperti pemadam kebakaran. Kalau kebakaran sudah besar, pemadam tidak lagi berguna. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah cepat dan kebijakan protektif,” katanya.
Menurut Yunus, ternak babi memiliki nilai strategis bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya bagi masyarakat NTT. Karena itu, perlindungan terhadap peternak harus ditempatkan sebagai prioritas kebijakan pemerintah daerah.
Komisi II DPRD NTT, lanjutnya, akan terus mendorong dan mengawal agar Pemprov NTT tidak mengabaikan persoalan ini, demi menjaga keberlanjutan ekonomi rakyat dan mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. (*/FKK)
