Kupang, FKKNews.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mendesak Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Kupang untuk segera menemui Presiden Republik Indonesia guna menyampaikan langsung kondisi infrastruktur jalan di wilayah Amfoang yang dinilai semakin memprihatinkan dan membutuhkan intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Andraviani Laiya, menyusul kembali terputusnya akses jalan akibat hujan dan luapan sungai yang menyebabkan mobilitas masyarakat lumpuh total dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Andraviani, persoalan jalan Amfoang bukan lagi isu teknis rutin, melainkan telah menjadi persoalan kemanusiaan yang berdampak langsung pada keselamatan warga, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta distribusi hasil pertanian.
“Setiap musim hujan, masyarakat Amfoang selalu dipaksa bertaruh nyawa. Jalan terputus, jembatan rusak, dan akses lumpuh total. Ini bukan kejadian baru, tetapi persoalan lama yang terus berulang tanpa solusi permanen,” tegas Andraviani.
Ia menilai, keterbatasan fiskal pemerintah kabupaten dan provinsi tidak boleh dijadikan alasan pembiaran. Karena itu, GMKI Kupang mendesak agar Gubernur NTT dan Bupati Kupang mengambil langkah politik dan administratif yang tegas dengan menyampaikan langsung kondisi tersebut kepada Presiden untuk ditangani melalui APBN, khususnya lewat intervensi Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau anggaran daerah tidak cukup, maka pemerintah daerah wajib membuka jalur ke pusat. Negara harus hadir. Jangan biarkan kabupaten berjuang sendiri menghadapi persoalan yang dampaknya luas bagi stabilitas dan keselamatan warga,” ujarnya.
GMKI Kupang menekankan bahwa pembangunan jalan di Amfoang merupakan kebutuhan paling mendasar dan mendesak. Infrastruktur penghubung yang layak akan menentukan apakah anak-anak bisa bersekolah dengan aman, warga sakit bisa mendapat pertolongan cepat, dan petani bisa menjual hasil kebunnya tanpa harus melalui jalan berlumpur yang berisiko.
Lebih lanjut, Andraviani menyebut bahwa pilihan prioritas pembangunan mencerminkan nilai dan keberpihakan pemerintah. Menurutnya, keselamatan rakyat harus ditempatkan sebagai kepentingan utama dalam setiap kebijakan.
“Bagi kami, membangun jalan di Amfoang adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat. Ini soal keselamatan, keadilan, dan tanggung jawab negara terhadap warganya,” tegasnya.
GMKI Kupang menyatakan akan terus mengawal isu ini secara terbuka dan kritis hingga ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan pusat. Mereka berharap, desakan ini menjadi momentum perubahan agar Amfoang tidak lagi menjadi wilayah yang selalu terisolasi setiap musim hujan.
“Amfoang tidak meminta dikasihani. Amfoang menuntut diprioritaskan,” pungkas Andraviani. (FKK)
