Jogjakarta, FkkNews.com – Seorang anak di Ngada, Nusa Tenggara Timur, meninggal dunia karena putus asa. Ia bukan korban perang, bukan korban bencana alam, bukan korban kriminalitas. Ia bunuh diri karena negara gagal memastikan hal paling dasar: buku dan pena. Di saat yang sama, pemerintah dengan bangga menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai proyek strategis nasional. Ironinya telanjang: perut dijanjikan kenyang, tetapi pikiran dibiarkan kosong.
Sebagai generasi muda NTT, kami marah. Bukan marah yang meledak sesaat, tetapi marah yang dingin dan sadar: ini bukan tragedi individual, ini kejahatan struktural.
MBG dan Paradoks Prioritas Negara
Pemerintah hari ini menjadikan MBG sebagai simbol keberpihakan pada masa depan anak-anak. Anggaran ratusan triliun disiapkan, dapur umum dirancang, logistik diatur, dan narasi besar disusun. Namun pertanyaannya tidak pernah dijawab dengan jujur: apa gunanya makan bergizi jika anak tetap tidak bisa belajar karena tak punya alat tulis?
Seorang anak di Ngada tidak mati karena lapar. Ia bunuh diri karena merasa gagal menjadi murid, merasa menjadi beban, merasa hidupnya tidak berguna hanya karena tak mampu membeli buku dan pena—benda yang nilainya bahkan tak sebanding dengan satu porsi makan program MBG.
Di sinilah kegagalan negara menjadi terang dan telanjang. MBG dijalankan tanpa memastikan ekosistem pendidikan dasar benar-benar utuh. Makan dan belajar dipisahkan, seolah anak bisa tumbuh hanya dengan nasi tanpa martabat intelektual.
Rocky Gerung menyebut kasus ini sebagai bukti bahwa negara “sibuk membangun simbol kebajikan, tapi lupa menyentuh inti kemanusiaan.” Ketika seorang anak bunuh diri karena alat tulis, kata Rocky, itu bukan kegagalan anak—itu kegagalan moral negara. Ini bukan provokasi intelektual. Ini adalah diagnosis etis yang keras dan akurat.
Kemiskinan Struktural: Luka Lama yang Sengaja Dinormalisasi
Ngada bukan wilayah baru dalam peta kemiskinan. NTT bertahun-tahun berada di papan atas kemiskinan nasional. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari ketimpangan pembangunan yang diwariskan, dipelihara, dan kemudian dinormalisasi.
Kemiskinan struktural berarti:
Bantuan ada, tapi tidak sampai tepat waktu
Sekolah ada, tapi kebutuhan dasarnya tidak dijamin
Anak sekolah, tapi tetap merasa tidak pantas bermimpi
Anak ini tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan. Namun bantuan di atas kertas tidak pernah menjelma menjadi buku di tasnya. Di titik inilah birokrasi berubah menjadi kekerasan sunyi—tidak memukul, tapi membunuh perlahan.
Pernyataan Bupati Ngada: Pembelaan yang Menyakiti Akal Sehat
Pernyataan Bupati Ngada yang mengatakan bahwa terlalu “rendah” jika bunuh diri dikaitkan dengan ketidakmampuan membeli buku dan pena adalah pernyataan yang patut dikecam keras. Pernyataan itu bukan hanya keliru secara empatik, tetapi berbahaya secara politik dan moral.
Ketika seorang kepala daerah mengatakan bahwa alasan ekonomi “terlalu rendah”, ia sedang menghapus pengalaman hidup orang miskin dari definisi kemanusiaan. Ia lupa—atau pura-pura lupa—bahwa bagi keluarga miskin, buku dan pena bukan benda sepele, melainkan simbol kelayakan hidup.
Lebih menyakitkan lagi, Bupati justru menekankan bahwa korban adalah anak periang, berprestasi, masuk peringkat lima, dan aktif di sekolah. Pernyataan ini bukannya meringankan, justru memperberat dakwaan terhadap negara. Karena jika anak sebaik itu masih merasa hidupnya tak berguna hanya karena tak punya alat tulis, maka yang runtuh bukan mental anak—melainkan sistem yang membiarkannya sendirian menghadapi rasa malu dan putus asa.
Mengatakan “masalahnya kompleks” tanpa keberanian menunjuk kegagalan kebijakan adalah cara halus untuk lari dari tanggung jawab.
Ketimpangan Sosial dan Psikologi Anak Miskin
Yang paling kejam dari kemiskinan bukan lapar, melainkan rasa tidak layak hidup. Anak ini menulis pesan terakhir untuk ibunya. Ia meminta maaf. Ia merasa bersalah karena miskin. Tidak ada anak yang lahir dengan rasa bersalah seperti itu rasa itu diproduksi oleh sistem yang kejam dan abai.
Ketika negara merayakan MBG dengan seremoni dan pidato, ada anak yang menangis diam-diam karena tak bisa mengerjakan tugas sekolah. Ketimpangan sosial bukan hanya soal pendapatan, tapi soal siapa yang merasa pantas untuk hidup dan bermimpi.
Sebagai generasi muda NTT, saya ingin menegaskan: kami muak dijadikan objek belas kasihan, tetapi tidak pernah menjadi subjek keadilan.
Negara Hadir Setengah-setengah
Negara hari ini hadir dengan nasi, tetapi absen dengan empati struktural. Hadir dengan program besar, tetapi absen dalam detail yang menyelamatkan nyawa. Buku dan pena tidak pernah masuk kategori darurat, karena dianggap terlalu kecil untuk dibicarakan di ruang kekuasaan.
Padahal justru di sanalah martabat negara diuji. Rocky Gerung dengan tajam menyindir: “Negara gagal ketika simbol lebih penting daripada substansi.”
MBG adalah simbol. Buku dan pena adalah substansi. Tanpa substansi, simbol hanyalah kosmetik politik.
Empati untuk Keluarga Korban
Di tengah kemarahan ini, saya ingin berhenti sejenak dan berbicara sebagai manusia.
Kepada ibu korban: Anda tidak gagal. Negara yang gagal.
Anda bukan ibu yang lalai. Anda korban sistem yang membuat orang tua miskin harus memilih antara makan hari ini atau sekolah esok hari.
Belasungkawa tidak cukup. Negara wajib menebus kegagalannya dengan jaminan hidup, pendampingan psikologis, dan keberanian mengakui kesalahan—bukan pembelaan diri yang dingin dan elitis.
Penutup: Dari Timur, Kami Menggugat
Saya menulis ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menggugat nurani kekuasaan.
Jika MBG ingin disebut keberpihakan pada anak, maka:
Pastikan buku, pena, seragam, dan akses belajar dijamin lebih dulu
Pastikan anak miskin tidak pernah merasa menjadi beban
Pastikan tidak ada lagi kematian karena hal yang seharusnya gratis
Jika tidak, sejarah akan mencatat: Seorang anak SD bunuh diri di negeri yang sibuk memberi makan, tetapi lupa memberi harapan.
Dan sebagai generasi muda NTT, saya berjanji: kami tidak akan diam, dan kami tidak akan lupa. Demikian suara sosok Pemuda Sanji Hasan. (FKK/Eka Blegur).
